Tolak Omnibus Law, Aktivis Perempuan Sebut Cuti Hamil 3 Bulan Hilang

JAKARTA SBSINews – Koordinator Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, dengan tegas menolak RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diteken DPR RI. Ia menilai strategi RUU dengan cara omnibus law tidak berpihak kepada perempuan. Salah satunya hak cuti hamil 3 bulan jadi hilang. “Bahwa tidak ada satu pun pasal (yang terdapat) kata perempuan dalam RUU yang beredar. Tidak ada satu kata pun yang menyebut perempuan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi terhadap produksi,” ujar Ika di Gedung LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020). Salah satu yang menjadi perhatian Ika adalah hak cuti hamil. Menurutnya, dalam omnibus law tidak dijelaskan secara spesifik soal fasilitas khusus yang didapat pekerja perempuan yang sedang melahirkan. “Di Undang-Undang 13 Tahun 2003, hak-hak perempuan disebutkan normatif, (pekerja) melahirkan dapat cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Di omnibus law itu nggak ada,” kata Ika.
Baca juga:
Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Tolak Omnibus Law, Ini Respons Istana Menurutnya, hak-hak perempuan bertentangan dengan logika investasi yang digadang-gadang pemerintah. Ia berkilah hak-hak perempuan itu hanya mengganggu fleksibilitas investasi bagi pemerintah. “Di sinilah kita melihat bahwa hak perempuan, dia sangat mengganggu fleksibilitas. Hak perempuan itu hak khusus, misalnya yang paling sering jadi tuntutan, adalah hak hamil, hak mendapatkan fasilitas khusus saat hamil, hak mendapatkan cuti melahirkan, cuit haid,” tutur Ika. “Nah hal ini yang sangat bertentangan dengan logika investasi,” lanjutnya. Ika menuturkan logika investasi tidak mengutamakan kemanusiaan. Menurutnya, omnibus law hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tapi tidak untuk menyejahterakan kualitas hidup pekerja. “Dalam omnibus law, karena ada logika investasi yang sangat ingin menghancurkan, kerja bukan untuk kemanusiaan ya, cuma dia (buruh) bisa kerja, minimal nggak mati, senggaknya bisa kerja esok hari. Itulah omnibus law,” ungkapnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan draf RUU, yang merupakan omnibus law, akan diserahkan ke DPR RI pekan depan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan ada dua draf omnibus law yang akan diserahkan ke DPR. “Cipta lapangan kerja dan fasilitas perpajakan,” kata Yasonna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1). (Detik Finance/Jacob Ereste)