SBSINews – Tokoh Buruh, Muchtar Pakpahan mendesak Presiden Jokowi segera me-lockdown Indonesia selama tiga minggu untuk memutus penyebaran virus corona di Tanah Air. Hal demikian dikatakannya Rabu (25/3) petang, di Jakarta.
“Untuk memutus penyebaran wabah corona di Tanah Air, Presiden Jokowi harus berani me-lockdown Indonesia,” pinta Muchtar Pakpahan.
Hingga 25 Maret, jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) menjadi 790, 58 meninggal, sembuh 31 orang.
“Jumlah kematian pasien corona di Indonesia tertinggi di dunia. Mengapa ini bisa terjadi? Penyebabnya karena pemerintah RI terlambat ambil kebijakan,” tukas mantan Ketua Umum Partai Buruh ini menambahkan.
Dia juha meminta pemerintah meliburkan penerima upah/gaji, PNS, PPPK, dan buruh swasta. Serta pemerintah memberi jaminan hidup bagi yang tidak mendapat sumber kehidupan.
“Pemerintah harus meliburkan penerima upah/gaji, PNS, PPPK, dan buruh swasta. Ojek juga harus diberi jaminan penghasilan.”
Sebelumnya Presiden Jokowi secara tegas mengatakan Indonesia tak akan memberlakukan lockdown terkait merebaknya virus corona.
“Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kami lakukan?,” kata Jokowi, Selasa (24/3).
Dia beralasan, kebijakan lockdown tidak diambil dengan berbagai macam alasan. Menurutnya, setiap negara mempunyai karakter dan budaya yang berbeda-beda dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini.
“Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda,” tegasnya.
“Oleh sebab itu kami tidak memilih jalan itu. dan itu sudah saya pelajari. saya memiliki analisa-analisa seperti ini, dari semua negara ada semuanya, kebijakan mereka apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kemlu dari situs-situs yang ada terus kita pantau setiap hari,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta agar setiap provinsi menghitung setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi. Dia meminta segala penanganan Covid-19 harus satu visi.
“Oleh sebab itu penanganan COVID-19 kita semuanya harus satu visi memiliki kebijakan yang sama dan saya minta setiap kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial-ekonomi,” ujarnya. (KandidatNews.com)
