SBSINews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklarifikasi informasi soal perusahaan asal Tiongkok yang siap membantu persoalan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, Luhut mengatakan perusahaan asuransi dari Tiongkok, Ping An, bersedia melakukannya.
Namun, Luhut mengatakan maksud informasi bukan seperti yang diucapkannya. Apalagi, menteri yang dikenal “mengurusi hampir segalanya” ini mengatakan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah bagian dari tugasnya.
Itu sebabnya Luhut pun menyarankan Ping An untuk bertemu langsung dengan para direksi BPJS Kesehatan jika ingin memberi bantuan teknis.
“Menurut mereka, layanannya digunakan oleh lebih dari 503 juta orang (di Tiongkok). Dalam diskusi, Ping An memberi saran kepada saya bagaimana BPJS bisa mengurangi defisitnya,” kata Luhut dikutip South China Morning Post, Senin (26/8/2019).
Selain itu, Luhut menegaskan tak mau lagi menyenggol urusan BPJS Kesehatan. Dilansir CNBC Indonesia, Luhut menyatakan itu urusan Puan Maharani –Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Nanti urusannya Ibu Puan itu. Bukan urusan saya,” tegasnya.
Luhut memang bertemu dengan Ping An saat melakukan kunjungan kerja di Tiongkok pada Juli lalu. Seperti diungkapkan oleh akun Twitter Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut mengunjungi kantor pusat Ping An di Shenzen, Guangdong, dan diterima langsung oleh Chairman sekaligus CEO Ping An Group, Peter Ma Mingzhe.
Masih dalam agenda Kunjungan Kerja di Tiongkok, hari ini Menko Luhut berkunjung ke Ping An Insurance (Group) Company of China,Ltd. di Shenzen, Guangdong, Tiongkok.
Menko Luhut langsung diterima oleh Chairman sekaligus CEO dari Ping An Group, Peter Ma.
“Perusahaan terbuka ini adalah pionir dalam pemakaian teknologi untuk sistem kesehatan di 282 kota di Tiongkok,” ujar Luhut mengenai Ping An.
Perusahaan ini didirikan oleh Peter Ma Mingzhe dan meluncurkan layanan kesehatan bernama “Good Doctor”. Pengguna aktif bulanannya mencapai lebih dari 54 juta orang.
“Kemarin itu Ping An tawarkan mungkin mereka bisa bantu evaluasi sistem IT-nya. Karena kemarin Presiden minta kalau BPJS mungkin perlu lakukan perbaikan untuk sistem mereka,” ungkap Luhut usai bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di kantornya di Jakarta, Jumat (23/8).
Tak pelak, pernyataan Luhut disambut respons negatif di media sosial. Satu di antaranya oleh Alvie Lie, Wakil Ketua Ombudsman RI, yang mempertanyakan apakah jika perusahaan Tiongkok diajak membantu akan mendapatkan akses data penduduk peserta BPJS. (Sumber: beritaagar.id)
