Oleh: Andi Naja FP Paraga
SBSINews – Pendidikan berbasis Dunia Kerja kembali muncul sebagai harapan orang tua murid setelah menghilang sekian lama dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Pada Era 1993 sempat dicanangkan oleh Mendikbud Fuad Hasan dengan Program Link and Match banyak Mahasiswa Tekhnik Sipil beroleh manfaat karena setelah Wisuda Kesarjanaan mereka tersambung dengan mudah ke Dunia Kerja. Namun jelang reformasi hingga sebelum 2019 yang terdengar hanya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini kembali tersuarakan seiring munculnya Program Pelatihan Vocasional dan hadirnya Direktorat SMK Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Usulan agar Dana 20% APBN untuk Pendidikan diharapkan 30% dialokasikan untuk Pelatihan Vokasional. Dana 20% dari APBN selama ini dinilai hanya mampu menciptakan Sekolah Rakyat 9 Tahun saja. Alokasi anggaran begitu besar dinilai tidak berhasil jika tidak ada alokasi untuk pelatihan Vokasional karena pendidikan tak bisa memenuhi kebutuhan Industri. Permohonan tidak hanya disampaikan kepada Kemendikbud RI saja namun juga Kemnaker RI,Kementerian Pariwisata RI dan terhadap semua kementerian terkait lainnya untuk memulai Pendidikan dan Pelatihan Vokasional.
Pemerintah diharapkan melakukan perencanaan vokasi sesuai dengan kebutuhan Industri dan Pasar Kerja dan tidak melakukan promosi vokasi yang tidak diminati akhirnya kekurangan peminat. Koordinasi antar kementerian menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Link and Macth sehingga terlihat arah pendidikan sekarang dan yang akan datang semakin terorientasi kepada Kebutuhan Industri dan Pasar Kerja. Sekali lagi tidak boleh ada Mis Macth antara Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja dan yang paling penting memasukan Hubungan Industrial sebagai salah satu mata pelajaran.
Dampak dari Pendidikan yang tidak Link and Macth dengan Dunia Industri serta Pasar Kerja hanya akan menambah jumlah pengangguran baru memperparah angka pengangguran lama yang belum mampu diatasi secara optimal. Era 4.0 atau Era Four Point Zero saat ini memang Sistem dan Kurikulum pendidikan harus berani direformasi bahkan direvolusi. Karena Pemerintah melalui Kemendikbud RI tidak boleh lagi mengulang pola lama yang terbukti gagal. Jika Fuad Hasan dan Wardiman Djojonegoro Mendikbud 1992-1997 Era Orde Baru mampu melakukannya maka tentu tak mustahil di Era Reformasi mengulang hal yang sama bahkan harus lebih optimal (100720)
