Para pegawai PT Pos Indonesia (Persero) atau Pak Pos tergabung Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) meminta direksi perusahaan mundur. Hal itu karena direksi dianggap gagal mengelola perusahaan.
“Tuntutannya kita karena pengelola perusahaan kita anggap tidak mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, kita minta pemegang saham, kepada Presiden, kepada menteri untuk mengganti para pimpinan direksi agar kejadian ini nggak terulang di masa-masa yang akan datang,” kata Sekretaris Jenderal SPPIKB Hendri Joni di Gedung Pos Ibukota Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Dia menerangkan, buruknya tata kelola yang dimaksud ialah pembayaran gaji yang terlambat. Padahal, itu tak pernah terjadi sebelumnya.
Bukan hanya itu, dia mengaku uang lembur juga tidak dibayar.
“Sebetulnya demo yang kita laksanakan ini karena bentuk kecintaan kita terhadap perusahaan. Kita rata-rata dari pegawai sudah 3 tahun ini, hak-hak kita mulai dikurangi, sering terlambat, biaya lembur kita tidak dibayar. Kita lihat perkembangannya tata kelola ini semakin tidak baik. Ini dibuktikan dengan terlambatnya gaji karyawan PT Pos bulan kemarin,” terangnya.
“Kalau keterlambatan baru kali ini, yang miris bagi kita bahwa keterlambatan itu dikeluarkan statement dari perusahaan yang mengatakan bahwa keterlambatan ini karena adanya demo dari serikat pekerja. Padahal demo itu kita sudah lakukan berulang-ulang, tidak pernah gaji kita terganggu oleh itu,” sambungnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, pergantian direksi mesti dilakukan. Sebab, kehancuran perusahaan sudah di depan mata.
“Kami merasakan tanda-tanda keterpurukan itu sudah di ambang pintu kehancuran. Kami sebagai insan PT Pos yang sudah lama menggantungkan kehidupan di PT Pos ini tentu tidak ingin perusahaan ini tenggelam karena pimpinan yang tidak bijak,” tutupnya.
