Bagian Kedua (dari tiga tulisan)
Rencana Kemenpan – RB menjaring CPNS dalam jumlah yang lumayan besar sungguh merupakan angin segar bagi serikat buruh. Apalagi mau mengakomodir pegawai honorer yang sudah lama mengabdi namun belum juga diangkat statusnya sebagai pegawai tetap.
Masalah pegawai honorer bagi serikat buruh seperti yang ada di Ibukota Jakarta. Sampai sekarang masih terus berperkara. Kawan – kawan bergabung dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia saja masih ratusan orang jumlahnya.
Karenanya, ada baiknya formasi penerimaan CPNS tahun ini seperti yang direncanakan Kemenpan-RB memperhatikan juga pegawai honorer yang berserakan pada berbagai instansi pemerintah. Tak hanya di sektor pendidikan tapi juga di bidang lain untuk mengisi jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih dianggap kurang. Apalagi menurut Humas Kemenpan-RB diantara peluang tenaga kerja baru itu diantaranya adalah bidang pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur yang ada.
Prioritas perencanaan pengadaan CPNS, menurut Menpan RB, Syafrudin memang akan disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja yang belum diwujudkan.
Harapan banyak pihak utamanya dari kalangan pegawai honorer, pengadaan CPNS ini sungguh diinginkan tidak ada kaitannya dengan Pemilu, Pilpres dan Pileg yang akan segera berlangsung pada April 2019.
Perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. Dimana percepatan perubahan harus mempersiapkan SDM Aparatur negara yang berkelas dunia. Berintegritas, memiliki rasa nasionalisme, profesional, berwawasan global serta menguasai teknologi informasi yang semakin cepat melesat.
Dalam versi Kemenpan RB. Syarifudin, CPNS setidaknya dapat memiliki kemampuan berbahasa asing, jiwa wira usaha (entrepreneurship), ramah dan punya etos melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking).
Diinformasikan juga jumlah PNS di Indonesia sekarang sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar guru dan tenaga kesehatan. Berikut adalah tenaga pelaksana atau administrasi sebesar 1,6 juta (38%) dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu (8,6%). Begutulah kata Kemenpan RB. Sehingga komposisi PNS tidak seimbang dan membuat kesulitan untuk menghadapi tantangan ke depan.
Tantangan era industri memang perlu spesialisasi keahlian. Untuk itulah rencana dan usulan PNS baru, harus fokus pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, serta arah pembangunan nasional dan pembangunan di daerah. Artinya, proporsi untuk menjaring CPNS juga diidealkan memperhatikan kepentingan pada pembangunan di daerah.
Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini sesungguhnya patut diwujudkan dalam porsi menjaring CPNS untuk daerah yang selama ini selalu terkesan diabaikan.
Oleh: Yacob Ereste, Atlantika Institut Nusantara & Wakil Ketua F.BKN SBSI
Banten, 8 September 2018
