SBSINews – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut pemerintahan hanya akan dikelola oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, dan PKS sebagai pengusung bila pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menyebut Partai Demokrat hanya sebagai parpol pendukung dan tak berhak untuk langsung ikut dalam pemerintahan Prabowo-Sandiaga.
Hal itu ia sampaikan dalam akun Twitternya @AndiArief_pada Minggu (9/6).
“Bagaimana kalau MK memenangkan 02? Partai Demokrat hanya pendukung. Tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan. Tergantung ajakan Presidennya. Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting,” cuit Andi Arief.
andi arief
@AndiArief__
Bagaimana kalau MK memenangkan 02?
Pemerintahannya akan dikelola Gerindra-PAN-PKS sebagai pengusung. Partai Demokrat hanya pendukung, juga tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan tergantung ajakan Presidennya.
Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting.
Diketahui, pasangan Prabowo-Sandiaga sendiri telah resmi mendaftarkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan pihaknya telah melampirkan 51 bukti dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bukti ini meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi.
Lebih lanjut, Andi turut menghargai jika Partai Gerindra memutuskan kembali menjadi oposisi bila pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden definitif pada tahun ini.
Andi lantas membandingkan dengan adanya kelompok-kelompok yang konsisten beroposisi saat era Presiden Soeharto. Ia menyatakan arena pemilu pada rezim Soeharto hanya sekadar formalitas untuk melanggengkan kekuasaan semata.
“Dulu ada oposisi berkelanjutan dalam penumbangan Soeharto karena memang gak ada mekanisme 5 tahunan gantikan rejim. Pemilu cuma memanjangkan kekuasaan Soeharto. Tetapi, kalau Gerindra mau jadi oposisi lagi, harus dihargai,” kata Andi.
Andi menyebut kondisi itu kini sudah berubah menjadi pemilu yang lebih demokratis. Ia menilai para partai politik seharusnya lahir bukan bertujuan menjadi pihak oposisi dan harus masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
“Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam mengelola rakyat,” kata dia.
Meski demikian, Andi mengingatkan bahwa keputusan tersebut tetap ada pada presiden terpilih untuk memilih kawan berkoalisi. Terlebih lagi, keputusan untuk melibatkan partai dari kubu lawan politik.
“Semua kembali apakah presiden terpilihnya memandang perlu melibatkan atau tidak. Namun ketidaklaziman memilih oposisi pada akhirnya juga tidak ada pilihan jika Presiden terpilih tidak memerlukan,” kata dia. (Sumber: CNN Indonesia)
