Catatan Malam
Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan membuat 1000 Balai Latihan Kerja (BLK) pada 2019 untuk memberikan skill kepada pekerja dan untuk menekan angka pengangguran.
Rencana Kemenaker tersebut baik. Bahwa era 4.0 saat ini sangat menekankan pada skill pekerja sehingga pekerja bisa langsung bekerja memenuhi kebutuhan industri. Ijasah sekolah formal tidak cukup lagi sehingga skill harus menjadi fokus untuk ditingkatkan.
Dengan kondisi angkatan kerja kita yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP maka peningkatan skill menjadi kebutuhan utama bagi angkatan kerja kita. Selain itu angkatan kerja kita masih didominasi oleh pekerja informal sehingga skill yang baik akan mendorong pergeseran angkatan kerja dari informal menjadi formal.
Dari alasan-alasan tersebut di atas maka keinginan pemerintah untuk membangun 1000 BLK merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk fokus pada peningkatan SDM angkatan kerja kita. Peningkatan skill angkatan kerja kita tentunya bisa melalui pelatihan vokasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta.
Peran pemerintah adalah mempersiapkan infrastruktur pelatihan vokasional yaitu melalui BLK atau bekerja sama dgn BLK milik swasta atau melalui proses pemagangan di perusahaan – perusahaan.
Mengingat angkatan kerja kita cukup besar yaitu 136.2 juta (BPS, per 30 april 2019) dan kebutuhan industri juga cukup besar atas SDM yang baik maka rencana pemerintah utk membuat 1000 BLK adalah hal yang harus didukung semua pihak. Caranya dengab membuat BLK yang baru dan atau memperbaiki BLK-BLK yang selama ini mangkrak atau tidak digunakan lagi. Banyak BLK di daerah yang dikelola pemda tidak berfungsi lagi. Tentunya ini tidak bisa dilakukan pemerintah pusat sendiri tetapi harus melibatkan pemda.
Saya mendorong agar pelatihan vokasional ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Bila sebuah program sudah ditetapkan sebagai PSN maka pemda harus terlibat secara pro aktif.
Bila tidak didukung maka kemendagri bisa memberikan sanksi kepada kepala – kepala daerah.
Tentunya BLK yang dibangun harus melibatkan pelaku usaha sehingga produk BLK bisa segera ditampung di industri. BLK yang dibangun di daerah harus sesuai dgn industri yang berkembang di daerah tersebut.
Lalu pemerintah pusat dan daerah membuat master file SDM yang sudah dilatih sehingga pemerintah pusat dan daerah bisa dgn mudah menyalurkan lulusan BLK ke industri. Inilah peran job services dari pemerintah.
Niat baik Kemnaker ini harus didukung dana dari APBN dan APBD yang mumpuni, bukan anggaran yang sekadar ada. Pemerintah harus serius meningkatkan skill angkatan kerja kita guna menurunkan pengangguran.
Pinang Ranti, 14 Mei 2019
Tabik
Timboel Siregar
