SBSINews – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyatakan bakal membeberkan sejumlah dugaan kecurangan kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. TKN mengklaim menerima 25 ribu aduan dari berbagai pihak terkait dugaan kecurangan kubu Prabowo.
Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan akan memilah jenis-jenis kecurangan tersebut untuk disampaikan ke masyarakat.
“Besok kami akan bantah kecurangan yang ditujukan ke kami. Dari 9 April pengaduan yang masuk ke posko hotline kami itu sekitar 25 ribu pengaduan. Ini kami siapkan klasifikasi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, yang jelas kami berupaya menyampaikan pengaduan dari masyarakat selama ini,” kata Ade di posko pemenangan, Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4).
Ade menilai kubu Prabowo selama ini telah membuat fitnah dengan menyatakan kubu Jokowi sebagai penyebab kecurangan.
“Selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik ada kecurangan dan korbannya 02 (Prabowo). Kami akan buktikan kecurangan itu justru dilakukan oleh mereka,” ujarnya.
Menurut Ade salah satu dugaan kecurangan itu adalah klaim kemenangan kubu Prabowo sebesar 62 persen.
Namun, kata Ade, alih-alih merayakan kemenangan, sejumlah pihak di kubu calon nomor urut 02 itu justru meminta pemilu ulang.
“Logika saja kalau mereka klaim kemenangan 62 persen kenapa minta pemilu diulang. Kenapa khawatir kalau memang menang,” katanya.
Berbagai informasi sebelumnya beredar di media sosial terkait dugaan kecurangan yang terjadi sejak masa kampanye hingga penghitungan suara di TPS.
KPU sendiri telah membuka help desk atau pusat pengaduan bagi warga yang menemukan kejanggalan atau kesalahan selama proses penghitungan suara. Sementara kubu Prabowo mendukung ide pembentukan tim pencari fakta (TPF) untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Curiga Data Real Count Prabowo
Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong meminta kubu Prabowo transparan terkait data real count yang diklaim memenangkan calon nomor urut 02 itu. Usman mencurigai data itu sebenarnya tak ada lantaran selama ini kubu Prabowo terkesan menutup-nutupi.
“Saya kira tidak perlu ditutup-tutupin. Kalau benar terjadi dan ada ya buka saja. Kalau tidak mau membuka kita khawatir ternyata memang tidak ada,” ujar Usman.
Dari sejumlah pemberitaan menyebutkan BPN Prabowo-Sandiaga merahasiakan lokasi dan data penghitungan real count. Mereka beralasan khawatir akan diretas pihak-pihak tak bertanggung jawab jika diumumkan ke publik.
Usman juga meminta agar kubu Prabowo terbuka pada metode pengumpulan data real count. Menurutnya, data real count harus diambil dari hasil pemindaian formulir C1 yang ditabulasi
“Kalau cuma pakai tujuh TPS buat ambil data bagaimana mau menyebut itu real count. Jadi jangan-jangan sebetulnya tidak ada real count,” katanya.
Usman menampik kekhawatiran kubu Prabowo terkait dugaan peretasan sistem penghitungan real count tersebut. Menurutnya, dengan sistem teknologi yang canggih tak ada pihak yang akan meretas data itu.
“Itu kan sebenarnya bagaimana kita memproteksi saja. KPU misalnya punya sistem proteksi yang bagus sehingga tidak perlu khawatir,” ucap Usman.
Ia mengatakan alasan kubu Prabowo yang tak mau membuka karena khawatir datanya akan diretas tak masuk akal.
“Buktinya kami bisa melakukan secara terbuka, KPU juga. Lembaga-lembaga yang melakukan quick count juga, jelas bagaimana sistem mereka tidak ada masalah,” tuturnya.(Sumber: CNN Indonesia)
