SBSINews – Meski sama-sama kader Banteng, Ketua DPR Puan Maharani tetap berani “nyerang” Presiden Jokowi. Contohnya dalam rencana penerapan the new normal alias tatanan normal kehidupan baru di tengah wabah Covid-19. Puan meminta Jokowi tak grasak-grusuk melaksanakan rencana itu. Ups, Puan nyeruduk Jokowi nih.
Putri sulung Megawati itu menegaskan, pemerintah harus lebih spesifik dan jelas saat membuat aturan main the new normal. “Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” ucap Puan, dalam keterangannya, kemarin.
Mantan Menko PMK ini menegaskan, protokol new normal harus dibuat spesifik sesuai karakter masing-masing. Tidak boleh digebuk rata. “Sebab, protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing,” terangnya.
Puan menambahkan, WHO telah menyusun beberapa pertimbangan bagi sejumlah negara sebelum menerapkan the new normal. Di antaranya kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona, serta kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi, dan menangani tiap kasus, juga melacak tiap kontak.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah melakukan kajian ilmiah secara mendalam sebelum penerapan the new normal. Hal itu sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan.
Puan kemudian menyinggung soal transparansi data dari pemerintah, yang sebelumnya banyak dikritik juga pihak lain. Dia meminta, sebelum penerapan the new normal ini, pemerintah harus benar-benar transparan soal data pasien Covid-19.
“Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19. Serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” imbuhnya.
Puan juga menilai pentingnya skenario dan simulasi jika terjadi penyebaran virus corona gelombang baru. Makanya, dia menganggap aturan yang diterbitkan pemerintah harus benar-benar merinci langkah antisipatif dan upaya yang dilakukan jika terjadi kondisi yang dianggap mengkhawatirkan.
“Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan. Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga,” tukas Puan.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio tidak heran melihat serudukan Puan ini. Dia melihat, ada tiga unsur di balik serudukan itu. Pertama, saat ini adalah periode terakhir Jokowi jadi presiden. Kedua, PDIP bersiap mengambil hati rakyat lagi. Karena PDIP tidak ingin dicap parpol yang mengabaikan penderitaan wong cilik. “Makanya sekarang mereka kritik Jokowi,” ucapnya.
Ketiga, faktor Puan. Dia memanfaatkan panggung the new normal yang dibuat Jokowi. Apalagi, Presiden sering kebingungan dan Puan cukup jeli untuk ngambil hati rakyat. Puan ingin diingat sebagai pembela rakyat,” ulasnya.
Dengan kondisi seperti ini, Hendri mengimbau Jokowi untuk lebih berhati-hati. Mengingat banyak orang, bahkan pendukung sendiri, yang bersiap meninggalkan dirinya, meski tidak sampai melakukan pemakzulan. “Saya yakin betul tidak ada penggulingan. Orang Indonesia baik-baik kok. Terlalu mahal biayanya untuk penggulingan,” cetusnya.
Hendri pun meminta Jokowi mendengarkan pernyataan Puan. Sebab, pemerintah harus belajar mendengarkan rakyat untuk memahami permasalahan di lapangan. Bukan seperti saat ini, yang terkesan tak mendengarkan rakyat tapi justru untuk menyiapkan bantahan. Pihak Istana mencoba menjelaskan soal the new normal ini.
Jubir Presiden, Fadjorel Rachman, menyebut kebijakan the new normal berbasis ilmu pengetahuan. Jika berhasil, ada dua keuntungan yang diperoleh. Pertama, norma sosial baru yang menjaga Indonesia dari ancaman pandemi corona. Kedua, mampu menghadapi krisis yang terjadi selama pandemi, termasuk di sektor ekonomi. Sehingga roda perekonomian bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Sejauh ini, untuk mendisiplinkan masyarakat, pemerintah juga sudah mengerahkan anggota TNI Polri dan pihak terkait. Fadjroel berharap, dengan pelibatan aparat keamanan, Indonesia bisa melewati tantangan ini. “TNI dan Polri bertugas mendorong agar mekanisme dasar dari tata cara protokol kesehatan bisa terinternalisasi (terserap) oleh seluruh individu di setiap arena aktivitas seluruh bangsa Indonesia,” ujar Fadjroel. [MRco.id]
