SBSINews – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).
Pemaparan tersebut dihair pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dan sejumlah elit BPN.
Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menegaskan menolak hasil penghitungan suara Pemilu.
“Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran,” kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.
Prabowo Subianto mengatakan masa depan bangsa berada di pundak KPU.
Masa depan bangsa bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau mengehntikannya.
“Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat indonesia,” katanya.
Prabowo Subianto mengatakan Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.
Menurutnya, mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.
“Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat,” pungkasnya.
Tanggapan KPU
Komisi Pemiliham Umum (KPU) RI membantah tudingan banyaknya salah input data yang terjadi dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan, yang mana tak dilakukan perbaikan.
Komisioner KPU Hasyim Asyari, mengatakan justru KPU meminta pihak yang menuding tersebut untuk membuktikan secara jelas, dan seperti apa hasil input data yang salah.
“Jadi kalau ada yang ngomong “suara kami segini, kenapa suara kami segini?” Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan,” katanya Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).
Menurut Hasyim Asyari, tudingan-tudingan itu sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara disetiap tingkatan.
“Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten. Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocok kan (di rekap tingkat nasional),” kata Hasyim.
Hasyim kemudian menegaskan kepada BPN untuk membuktikan kesalahan input data perolehan suara dengan menggunakan dalil yang kuat.
Jika tidak dapat dibuktikan, maka tudingan itu adalah tidak benar.
“Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur,” imbuhnya
Sementara itu, komisioner KPU RI Ilham Saputra mempersilakan seluruh peserta Pemilu termasuk BPN untuk menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu.
Namun, yang perlu diingat, mereka juga harus menggunakan prosedur hukum.
Dengan cara melaporkan dan membuktikannya kepada Badan Pengawas Pemilu.
“Itu haknya untuk menyampaikan. Tapi, kemudian silakan dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu. Gunakan prosedur hukum yang berlaku,” kata Ilham di Kantor KPU RI.
BPN juga mengundang KPU untuk hadir dalam acara tersebut.
Ilham tidak mengonfirmasi apakah KPU akan menghadiri undangan, tapi jelas lembaga penyelenggara pemilu ini tengah disibukkan pada kegiatan rekapitulasi suara nasional yang ditargetkan selesai pada 22 Mei mendatang.
Dalam acara pemaparan fakta-fakta kecurangan Pemilu yang digagas BPN sore nanti, mereka disebut turut mengundang pihak penyelenggara Pemilu dan duta besar negara sahabat.
Namun Ilham mengaku pihaknya tak punya waktu leluasa untuk hadir dalam acara tersebut. Lantaran mereka masih disibukkan dengan rapat pleno rekapitulasi sejak Jumat (10/5) kemarin, hingga tanggal 22 Mei mendatang.
“Kita sibuk rekapitulasi,” kata dia singkat.
Reaksi TKN Jokowi-Maruf
Di kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Maruf Amin kemudian memberikan tanggapan atas sikap dari BPN Prabowo-Sandiaga.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding merespon rencana kubu 02 Prabowo-Sandiaga yang akan merilis dugaan kecurangan Pilpres 2019.
Menurut Karding, kubu Prabowo-Sandiaga lebih baik melalui mekanisme pelaporan kecurangan ke penyelengara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu. (Sumber: TribunNews.com)
