Kekompakan DPC FPPK-SBSI Kabupaten Kutai Timur pantas diapresiasi. Pembelaan mereka terhadap Anggota FPPK-SBSI PT Fairco Agro Mandiri telah berlangsung berbulan-bulan bahkan Reni Pardede pernah mendatangi Pihak Management Di Jakarta bertepatan dengan saat Aksi Demonstrasi Tolak Undang-undang Ciptakan Kerja.
Kini Rasi Quarius Salah Seorang Pengurus DPC FPPK-SBSI Kabupaten Kutai Timur di sela-sela Kesibukan dalam menyiapkan diri untuk bertarung di Pilkades Tepian Indah dan telah mengikuti tahap demi tahap yang sudah diSiapkan oleh Pantia Pilkades, Baik Panitia Tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten hingga Tes Wawancara hari ini yang sekaligus hari terakhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tepian Indah..
Rasi Quarius mengatakan, “Dan pada kesempatan ini pula saya menyempatkan diri untuk mendatangi Kantor Bupati guna melayangkan surat sekaligus meminta Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Bapak Bupati Terkait Persoalan-persoalan yang terjadi di PT. Fairco Agro Mandiri(FAM).Semoga Segala Lelah Ini Menjadi Berguna Dan Berkah Bagi Banyak Orang.Ujarnya
Hingga saat ini Pihak PT Fiarco Agro Mandiri sudah melayangkan 3(tiga) kali Somasi agar Buruh Anggota FPPK-SBSI segera mengosongkan rumah-rumah yang mereka tempati.
Ditengah ketidakjelasan penyelesaian permasalahan ini Humas DPP (K) SBSI bertanya kepada Direktorat Jenderal Pengawasan dan K3 Kemnaker RI, “Gini saja cuma mau tanya 1 hal, kami mau Somasi karena mereka sudah 3(tiga) somasi, boleh kan?, tanya Andi Naja FP Paraga (08/07/2021)
Yuli Salah satu Pejabat di Dirjen Pengawasan dan K3 Kemnaker RI menjawab, “Secara regulasi tidak diatur pak, ya monggo saja kalau itu dirasakan sebagai langkah baik pak. Saran kami juga bapak minta mediasi ke disnaker setempat jika bipartit sudah mentok pak, semoga bisa ada hasil yang terbaik pak. Terima kasih dan salam sehat selalu”Ujarnya lewat Pesan WhatsApp
Netty Saragih SH Ketua PP FPPK (K)SBSI menjawabnya, “Oh gitu ya pak, kita sudah tripartit di Disnaker, tapi sampai hari ini belum ada penyelesaiannya dari bulan Januari sampai sekarang tidak ada anjuran, Tulis Netty Saragih.
Ada apa dengan Disnaker dan Kemnaker RI terkesan mengabaikan Nasib Buruh Perkebunan ini padahal segala upaya telah dilakukan untuk mendapatkan hak-hak mereka.
(ANFPPM)
