Banda Aceh – Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh menggelar Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Program Penyuluhan Hukum Serentak, pada Selasa (27/6/2022).
Penyelenggaraan diskusi ini berlangsung di 99 titik pada 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Sedangkan di Aceh, kegiatan ini dilaksanakan serentak di tiga tempat yaitu, Aula Bangsal Garuda Kemenkumham Aceh, Ruang Law & Human Rigths Center, dan Kantor Dinas Perhubungan Aceh.
Hadir dalam kegiatan ini para pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, Kepala UPT di wilayah Banda Aceh, dan peserta lainnya. Adapun yang terlibat dalam dialog dari unsur akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat terhadap RKUHP. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan objektif.
“Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh turut mengambil peran dalam penyebarluasan informasi melalui kegiatan dialog guna menciptakan kesepahaman,” ujar Meurah Budiman di Aula Bangsal Garuda.
Ia melanjutkan, sudah diketahui secara umum bahwa KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan masa kolonial Hindia Belanda. KUHP perlu diganti bahkan telah dibahas dan dirancang hampir 60 tahun. Dalam perspektif filsafat, sosiologi, politik, dan hukum, pembaruan KUHP diperlukan karena hukum ialah ”pelayan” masyarakat sehingga harus memuat peraturan yang secara tertulis sesuai dengan kehidupan masyarakat.
“Jika masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah agar sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat Indonesia sekarang sudah berubah menjadi bangsa merdeka, maka hukum kolonial harus diganti dengan hukum nasional,” terangnya.
Sesuai dengan arahan Presiden, RKUHP ini harus didiskusikan dengan melibatkan akademisi, ormas, masyarakat sipil, dan unsur masyarakat lainnya. Ia berharap kegiatan ini dapat menampung masukan dan meningkatkan wawasan.
“Dan dengan dialog ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat dan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melaksanakan partisipasi yang bermakna sesuai dengan arahan pemerintah,” tuturnya.
27/09/2022
Andy
