Oleh: Muchtar Pakpahan
Hashim Djojohadikusumo adik kandung Prabowo membuat penegasan bahwa Prabowo dapat kendalikan PKS dan anti FPI, diposting di sbsinews.com Selasa 25 Desember 2018.
Pilpres 2009, KSBSI & partai Buruh mendukung paslon capres – cawapres Megawati – Prabowo, dari pihak Prabowo.Dan saya salah satu yang berupaya menduetkannya.
Dalam proses pencalonan dan kampanye, saya beberapa kali berdiskusi berdua dan berkelompok dengan Prabowo Subyanto. Tentang pernyataan tersebut saya ingin saksikan:
1. NKRI & Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi Prabowo adalah harga mati. Akan bertindak tegas bila mengganggunya.
2. Topik diskusi sebagai visi perjuangan, Prabowo selalu mengedepankan nasionalisme dan kesejahteraan, welfarestate. Mungkin visi warisan dari ayahnya Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang sosialis, yang juga guru saya dimana saya sebagai pemimpin kiri tengah di dunia.
Sebagai pewaris visi idiologi kiri, satu hal fundasi visi kiri adalah menolak membawa agama ke politik dan ke urusan negara.
Oleh karena itu saya percaya dan mendukung pernyataan Sdr. Hashim. Hal tersebut sebenarnya menjadi kekuatan Prabowo.
Tetapi Prabowo memiliki kelemahan sejarah, yakni bintangnya bersinar pada momen pemerintahan otoriter, dan dia ikut salah satu operator otoriter itu saat bintangnya bersinar. Serta penegakan hukum Indonesia menjadi banci terhadap kejahatan orde baru yang di dalamnya ada Suharto, Prabowo, Wiranto, Hendropriyono dan lain – lain. Mulai dari pemerintahan Habibie, Megawati, Sby dan Jokowi.
Bersalahkah Prabowo? fakta ya, tetapi hukum tidak. Sebaliknya Sukarno tentang G30S, bersalahkah Sukarno? secara fakta tidak tetapi secara hukum ya. Itulah problem yang mendasar bagi kita 73 tahun merdeka, Indonesia adalah Negara Hukum (psl 1(3) UUD) belum pernah dilaksanakan.
Maksud dari tulisan ini sebagai testimoni meluruskan data yang keliru. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
