Saya tidak tertarik mengulas aksi satgas BLBI. Mengapa? Itu sama seperti menepuk air didulang. Kalaulah benar tagihan BLBI kepada obligor itu punya kekuatan hukum pasti, kenapa enggak langsung tengkap mereka. Jebloskan ke penjara. Tentu tagihan bisa efektif dan proses hukum lebih ada kepastian. Tetapi mengapa hanya sekedar panggil dan ajak mereka patuh membayar utangnya ? Kalau mereka memang punya niat baik dan patuh dengan komitmennya, utang itu sudah mereka bayar sejak 10 tahu lalu. Atau sejak era SBY sudah mereka lunasi.
Tapi mengapa terus digantung ? Padahal itu sudah ada unsur pidana. Karena mereka menyerahkan asset sesuai MSAA untuk dapat surat keterangan lunas ( SKL) tapi, ternyata sebagian asset itu bodong. Itu sudah fraud. Yang bodong Itu yang ditagih sekarang. Masih juga santun dan berharap mereka bayar dengan tulus? ” Kata saya.
“ Ini bisa jadi bagian dari poltik menjelang 2024. Para obligor itu berpikir sederhana. Daripada bayar utang yang mencapai Rp 100 triliun lebih, akan lebih baik mereka sokongan dukung capres pada pemilu 2024. Tentu dengan Deal tersendiri. Sebelumnya juga begitu. Lebih hemat dan sekaligus bisa membeli kekuasaan untuk mendapat bisnis rente dan menambah pundi uang mereka di luar negeri. “‘Kata teman saya.
Terus mengapa sulit sekali bersikap tegas kepada mereka? Padahal Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, memiliki masa daluwarsa selama 18 tahun. Jadi kalau dihitung dari tahun 2004 maka tahun depan kasus BLBI sudah kadaluwarsa . Atau tinggal 4 bulan lagi amsiong kalau engga bisa tagi. “Kata saya.
“ Itu karena mereka kantongi bukti kesalahan yang bisa menjerat partai atau elite poltik masuk penjara atau jadi skandal . Sama seperti di DKI, KPK dan jaksa Agung enggak berani jadikan Anis tersangka karena team Anies punya bukti yang bisa menjerat elit sebagai pesakitan. Yang saling sanderalah mereka. Maklum tidak ada uang negera bisa mengalir besar tanpa ada skema berbagi. Dan semua itu karena untuk menang pemilu perlu uang. “ Kata teman.
Kalau obligor terus ditekan, bukan tidak mungkin Anies bisa maju jadi capres 2024. Tentu itu berkat konsorsium obligor BLBI, kartel partai yang mengusung dan mendukungnya Mengapa? Karena dia bukan kader partai dan tidak ada resiko politik bagi partai. Golongan Islam akan ada dibelakangnya. Ya seperti pemilu tahun 2004, ketika SBY maju dengan partai baru berdiri dengan jargon “ asal bukan Mega”. SBY menang mudah. Nanti juga akan ada jargon yang sama. Jadi kembali Mega kecolongan untuk sekian kalinya.
Yang jelas yang paling mudah bicara dan deal dengan obligor sekarang adalah partai koalisi PDIP dan ring kekuasaan Jokowi. Mereka sedang berusaha cari gerbong baru setelah Jokowi usai periode kedua. Its all about business” lanjut teman. Saya tersenyum pahit. Semoga ada ketegaran Jokowi memerintahkan jaksa Agung untuk paksa obligor BLBI bayar lewat kurungan badan.
Penulis : Erizeli Jely Bandaro
