SBSINews – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2019 di masa Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) masih jauh dari kenyataan.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan keadilan sosial yang sejatinya adalah output dan nilai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan nilai yang tertinggal di banding yang lain.
“Jadi Sila ke-5 lah yang paling kami rasakan jauh panggang dari api. Jauh dari kenyataan,” ujar Said dalam acara ‘Refleksi dan Tausiah Kebangsaan NU Memasuki Tahun 2020’ di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).
Said menuturkan keadilan sosial belum menjiwai kehidupan politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia.
Dia mengatakan rakyat kebanyakan masih menjadi objek politik yang dimobilisasi dalam ajang politik lima tahunan. Namun, ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Selain itu, Said menyatakan penilaian bahwa hukum di Indonesia juga masih tajam ke bawah dan sangat tumpul ke atas. Ekonomi, kata dia, juga masih dikuasai segelintir orang.
“Jadi toleransi, harmonisasi bukan hanya masalah agama. Tapi yang paling penting juga ekonomi. Toleransi ekonomi, harmonisasi ekonomi yaitu pemerataan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menilai keadilan sosial adalah output atau ghayah dari keseluruhan penyelenggaraan kehidupan publik. Tanpa bertumpu pada prinsip itu, dia mengatakan pembangunan sehebat apapun hanya akan menjauh dan lepas dari jiwa Pancasila.
“NU perlu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara kehidupan publik bahwa keadilan sosial harus merupakan titik tolak dan goal dari seluruh rancang bangun pembangunan nasional,” ujar Said.
Said mengatakan keadilan merupakan intisari dari ajaran Islam tentang kemasyarakatan. Keadilan, kata dia, merupakan nilai suci yang tidak pandang bulu.
“Islam tidak pernah mengajarkan bentuk baku sistem pemerintahan. Tetapi, Islam sangat menekankan dimensi keadilan dalam menyelenggarakan kehidupan sosial,” ujarnya.
“Islam menyerukan berbuat adil, bahkan terhadap mereka yang tidak kita sukai,” ujar Said.
Lebih dari itu, pembangunan akan menghasilkan patologi sosial dalam bentuk kriminalitas, anarkisme, dan radikalisme jika tidak berpijak pada keadilan sosial.(
CNNIndonesia/M)
