SBSINEWS – Selasa, 25/09 Sudah jatuh tertimpa tangga kesiram cat pula, itulah istilah yang cocok untuk ratusan tenaga honor dari honor Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta sejak Juli 2018, namun itupun belum dibayarkan sampai September 2018.
Dalam orasinya tuntutan lain yang disampaikan tenaga honorer meminta DPRD Simalungun, untuk segera mengeluarkan isin prinsip dalam pembayaran gaji 2016 yang belum dibayar sampai dengan saat ini.
Tenaga honorer ini juga mendesak Bupati Simalungun agar dapat menandatangi SK pengangkatan tenaga honorer dan bukan ditandatangani oleh kepala dinas,sehingga tenaga honor bisa mendapatkan tunjangan fungsional, sertifikasi dan bantuan keuangan provinsi.
Salah seorang tenaga honor, Meita Pakpahan mengatakan gaji dua juta saja masih belum mampu menutupi kebutuhan hidup serta biaya-biaya operasional lainnya seperti transportasi, makan saat menjalankan tugas, apalagi dengan diturunkan gaji menjadi satu juta, ia mengaku bingung untuk menutupi biaya hidupnya. Hal itu disampaikan Meita Pakpahan kepada SBSINEWS pada saat menyampaikan aspirasinya.
“Bagaimana Kami bisa menutupi biaya operasional dan biaya hidup keluarga jika hanya dengan honor satujuta sebulan, kasihani kami Bapak Dewan terhormat,” kata Meita.
Setelah berorasi, tak lama kemudian Ketua DPRD Simalungun menemui pengunjuk rasa dan mengajak berdialog di dalam gedung dewan, akan tetapi pengunjukrasa menolak berdialog di dalam gedung dewan sehingga Ketua DPRD Johalim Purba meninggalkan pengunjukrasa.
“Jika kalian mau membahas tuntutan silahkan 10 orang perwakilan untuk berdialog, tapi jika tidak mau berdialog di dalam gedung dewan silahkab terus berorasi,” ujar Johalim.
Hingga menjelang sore kemarin pengunjuk rasa masih bertahan di luar gedung dewan dan mengancam akan menginap dan memblokir gedung dewan sampai tuntutan dipenuhi DPRD Simalungun. (BH)
