JAKARTA SBSINews – Bertempat di Sekretariat Tanah Tinggi, pada Jumat (27/09) DPP (K)SBSI menggelar Rapat Pleno yang sempat tidak jalan lantaran ketidakaktifan beberapa personil DPP Harian karena beberapa alasan dan Ketua Umum sedang dalam pemulihan kesehatan.
Syukurlah rapat kali ini dipimpin Ketua Umum Muchtar Pakpahan yang semakin membaik kesehatannya. Dengan dihadiri peserta sekitar 15 orang yang terdiri dari DPP Harian, DPP Federasi dan beberapa departemen.
Ada beberapa agenda penting yang dibahas, seperti kelanjutan proses perdamaian dengan KSBSI Cipinang, masalah ketidakaktifan beberapa pengurus harian seperti Sekjend, Wakil Bendahara, Staff Kesekretariatan, Ketua Konsolidasi dan Direktur LBH.
Masalah perdamaian dengan Cipinang sampai hari ini tidak berjalan sesuai kesepakatan perdamaian. Misalnya dalan kesepakatan KSBSI Cipinang akan mengganti nama yang diputuskan dalam kongres mereka tetapi yang terjadi adalah SBSI Cipinang hanya mengakali dengan mengganti kepanjangannya menjadi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, tetapi singkatannya tetap SBSI. Nama dan singkatanya adalah satu kesatuan yang identik, ini menjadi masalah di daerah, banyak pihak tetap menganggab yang namanya SBSI itu Muchtar Pakpahan.
Persoalan yang lain adalah telah disepakati bahwa tanah Jeunjing dibagi sama, tetapi belakangan ini cipinang menghendaki bagian mereka 60%.
Persoalan itu yang membuat kesepakatan perdamaian menjadi batal, dan jalan keluar yang diambil SBSI Muchtar Pakpahan adalah meperkarakan kembali nama SBSI dan melanjutkan kembali perkara – perkara yang sempat dihentikan baik itu pidana maupun perdata serta menggugat Pengurus DEN yang baru dan yang lama.
” Persoalan kita sebenarnya sudah selesai dan saya sendiri memperlakukan mereka dengan sangat baik, tetapi sekarang perjanjian damai menjadi batal, kita dikerjain cipinang, mereka mengakali nama SBSI sehingga mereka tetap pake nama SBSI, di daerah kita menjadi masalah, SBSI dianggap yang di cipinang, ini melanggar putusan pengadilan,” jelas Muchtar.
Rapat pleno juga mengevaluasi beberapa pengurus DPP yang tidak aktif dan akan di cari pengganti. Untuk Bendahara diaktifkan kembali Rustamaji yang selama ini posisi ini dipegang Gusmawati Aswar yang sudah kurang lebih empat bulan berada diluar kota. Kesekretariatan sepeninggalan Sriningtun digantikan oleh Hillary Gultom. Sedangkan Sekjen, Direktur LBH dan Ketua Konsolidasi akan dicari Pelaksana Tugas (Plt). Sudah ada beberapa nama yang diusulkan tetapi akan diputuskan minggu depan dan di sahkan dalam rapat mendatang.
Ketika Ketua Kondolidasi Amser Hutauruk tidak aktif karena sakit sejak Kamis (19/09), DPP SBSI menjadi tidak normal, proses administrasi terhenti, semua urusan administrasi dan komunikasi kedalam dan keluar menjadi lumpuh. Selama ini Ketua Konsolidasi mempunyai peran sentral karena ketidakaktifan Sekjend dan Kesekretariatan, Ketua Konsolidasi yang menghandel sendiri.
” Ada komunikasi dari daerah seperti dari Bu Sardo pengurus Riau yang meminta kopian dokumen untuk kelengkapan administrasi organisasi di sana, ini kita bingung, sekjend tidak aktif, kesekretariatan tidak aktif dan selama ini oleh Amser juga tidak aktif karena sakit. Maka ini harus segera dicari pengganti sementara,” kata Netty Saragi Ketua DPP FPPK. (SM)
