SBSINews – Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Jose Ramos-Horta mendesak pemerintah Indonesia untuk mengadakan pembicaraan atau dialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, dialog diperlukan untuk membantu mengakhiri pemberontakan selama puluhan tahun di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Ramos-Horta merupakan penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1996 dan Presiden Timor Leste periode 2017-2012. Dia yakin masa depan wilayah Papua berada di Indonesia, bukan sebagai negara terpisah.
“Bicaralah dengan orang Papua, OPM (Organisasi Papua Merdeka), tetapi sebagai saudara Indonesia,” kata Ramos-Horta dalam sebuah wawancara pekan lalu.
“Orang Papua, mereka harus merasa bahwa pemerintah, orang-orang di Jawa, benar-benar peduli pada mereka,” katanya lagi, yang dilansir AP, Selasa (8/1/2019).
Konflik antara pasukan Indonesia dan OPM berkobar lagi bulan lalu ketika kelompok separatis bersenjata di Nduga membantai sekitar 17 warag sipil yang bekerja di lokasi pembangunan jalan raya trans Papua yang merupakan bagian penting dari upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Papua.
Sejak konflik terbaru pecah, militer Indonesia merasa difitnah dengan laporan penggunaan bom posfor putih di Nduga. Militer Indonesia menegaskan tuduhan itu sama sekali tidak berdasar, tidak faktual, dan menyesatkan.
Sejauh ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menolak gagasan pembicaraan dengan OPM.
Ramos-Horta mengatakan kedua pihak perlu menahan diri.
“Jadi, pertama, mereka harus menyerah (menghentikan) serangan bersenjata terhadap warga sipil Indonesia atau pihak berwenang militer, tetapi pada saat yang sama militer Indonesia juga harus menahan diri agar tidak menindak, menyerang orang-orang setiap kali mereka berdemonstrasi,” katanya.
Ramos-Horta mengatakan situasi di Papua tidak sebanding dengan perjuangan kemerdekaan Timor Lorosa’e (Timor Leste) dan tidak ada peran bagi PBB dalam konflik tersebut.
Menurutnya, Timor Leste yang dulunya bermama Timor Timur, adalah koloni Portugis atau Portugal selama lebih dari 400 tahun sebelum Indonesia menginvasi pada tahun 1975. Sedangkan Papua adalah bagian dari kekaisaran Hindia Belanda yang merupakan basis bagi perbatasan Indonesia modern.
Dia percaya Jokowi berkomitmen untuk mengakhiri konflik Papua tanpa merevisi perbatasan Indonesia.
“Dia akan melakukan segala upaya untuk melibatkan saudara dan saudari di Papua dalam dialog untuk menemukan penyelesaian konflik,” katanya.
