MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi dan sukarela menyerahkan kendaraan, ingat sukarela gak boleh di dalam tekanan atau paksaan Polisi Minta Pemilik Melaporkan ke Polres Kalau Ada Kendaraan Yang Diambil Debt Collector atau Leasing Tanpa Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Memutuskan: Sekarang Leasing dan Debt Collector Enggak Bisa Asal Tarik Mobil atau Motor Kecuali Syaratnya “Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi),” lanjut MK. Untuk itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus meminta agar pemilik kendaraan segera melapor ke polisi jika motor atau mobilnya dirampas secara semena-mena tanpa melalui pengadilan.”Masyarakat bisa lapor kan ke Polres kalau ada (perampasan) seperti itu,” kata Yusri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/1/2020). Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan lewat debt collector,apalagi merampasnya di tengah jalan secara paksa Polres Metro Depok juga telah menangkap Dua Debt Collector Setelah Merampas Motor di Jalanan, Malahan Ternyata sering terbukti Motornya Tidak Diserahkan ke Leasing Mereka bahkan dinilai melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan di Jalanan, Karena hal tersebut,bisa dikenakan KUHP Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 378 (penipuan). (WAG/SM)
