JOGJAKARTA SBSINews – Selasa 09 Juni 2020 Fakultas Ilmu Sosial (Fisipol) UGM, mengadakan diskusi Daring dengan tema “Problematika Kartu Prakerja: menuju kebijakan kartu prakerja yang inklusif“.
Dalam diskusi tersebut dimoderatori oleh Rezaldi Alief P, dengan pemateri Dani Eko Wiyono S.T., M.T. selaku ketua (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY dan Mohamad Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Dr. Hempri Suyatna selaku ketua departemen pembangunan sosial dan kesejahteraan FISIPOL UGM. Namun dalam diskusi tersebut Said Iqbal berhalangan dan digantikan oleh Wakil Presiden KSPI Iswan Abdullah M.E. dan dari kalangan akademisi akhirnya diwakili oleh Hempri Suyatna pakar ekonomi kerakyatan FISIPOL UGM.
Disela-sela pembukaan diskusi Rizaldi Alief P menjelaskan bahwa Covid-19 telah berdampak pada menurunya pertumbuhan ekonomi 2.94%, hal ini disebabkan oleh menurunya aktifitas produksi perusahaan.
Terdapat 1,7 juta pekerja terdampak akibat penurunan produtifitas perusahaan akibat covid-19. Hingga 1 Mei 2020 terdapat 375.000 pekerja formal yamg di PHK, 1 juta pekerja formal yang dirumahkan, 314.000 pekerja informal terdampak. Dengan kondisi ini mka krbijakan kartu prakerja menarik untuk dibahas.
Dalam pemaparanya Dani Eko Wiyono selaku Koordinator Wilayah (K)SBSI DIY menyatakan menyambut baik kehadiran Kartu Prakerja uang merupakan niat baik pemerintah dan termasuk salah satu janji kampanye Jokowi.
Selanjutnya Korwil mengatakan,” Namun dalam perjalananya ternyata banyak permasalahan yang dihadapi oleh pekerja dalam mengakses Kartu Prakerja ini, Kami berharap melalui program Kartu Prakerja pemerintah benar-benar berniat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.”
Disisi lain Korwil (K)SBSI DIY menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menangani program Kartu Prakerja kurang efektif karena prosesnya yang tidak jelas. Masih memerlukan pembenahan sistem program kartu prakerja baik dari internal, pihak terkait (platform).
Ada beberapa perbaikan agar dapat memudahkan buruh terdampak untuk menjadi peserta Kartu Prakerja.
Dikutip dari website resmi prakerja.go.id Kartu Prakerja memang ditujukan kepada buruh terdampak dan seluruh warga negara Indonesia yg telah berusia diatas 18 tahun yang tidak sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Dalam merespon Covid-19 maka program kartu prakerja lebih diutamakan para pekerja/UMKM terdampak Covid-19.
Korwil (K)SBSI Dani Eko Wiyono menuturkan bahwa masih banyak pekerja terdampak yang belum bisa mendapatkan Kartu Prakerja, hal ini seperti yang dialami oleh ratusan tenaga kerja yang sedang didampingi oleh (K)SBSI DIY. Kebanyakan dari mereka tidak lolos dalam mengikuti Program Prakerja.
Untuk lebih efektifnya Korwil (K)SBSI DIY menyarankan agar untuk kedepanya Program Prakerja agar dikhususkan kepada pekerja/UMKM yang benar – benar terdampak agar akses mereka dipermudah untuk mendapatkan kartu prakerja, jika masih dengan sistem seperti saat ini maka tidak hanya pekerja/UMKM terdampak mendapat persaingan semakin ketat dengan masyarakat lainya, maka akan banyak pekerja/UMKM yang tersingkir dan menjadikan Kartu Prakerja menjadi tidak tepat sasaran.
Program ini adalah program angan – angan dengan alih – alih untuk mensejahterakan rakyat yang sarat dengan kepentingan para elite.
“Dasar utama hal ini adalah kuatkan niat dan hati untuk benar-benar membantu rakyat, jika hanya setengah-setengah, ya begini jadinya. Semua kacau karena dalam benak mereka elit hanyalah kepentingan bukan niat yang tulus untuk menjadikan rakyatnya sejahtera sesuai sila ke 5 Pancasila,” jelas Dani Eko Wiyono. (DE/Reporter Jojakarta)
