Panggung kontestasi Presiden 2019-2024 sudah terisi. Jokowi – Ma’aruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo-Sandiaga. Menarik, karena selain di luar kalkulasi dan harapan, eskalasi perubahanpun sangat cepat, hitungan hari bahkan jam. Ada apa sebenarnya?
Yang tidak bisa dipungkiri baik kubu Jokowi dan Prabowo, tentu akan menomorsatukan pilihan PRAGAMATIS. Memenangkan kontestasi. Berapapun ongkos yang harus dibayar. Baik itu ongkos kepercayaan, politik, ataupun ongkos dalam arti sesungguhnya. Lumrahlah, karena buat apa bertanding kalau hanya untuk kalah, bukan?
Taktik dan strategipun mulai diracik. Bagi kubu Jokowi faktor POPULIS tidak masalah. Ke ujung manapun di negeri ini Jokowi pergi, sambutan luar biasa adalah bukti yang tak terbantahkan. Soal FULUS, juga tidak masalah. Karena dengan “menebeng” jabatan sebagai Presiden, Jokowi setiap hari bisa pergi ke manapun, untuk meninjau meresmikan aneka program dan proyek dengan dana dari negara. Artinya soal fulus, no problem.
Soal IDEOLGI ini sisi kelemahan kubu Jokowi. Julukan, tudingan hingga fitnah bermacam dan masif dialamatkan padanya sebagai figur yang tidak agamis, bahkan telah mengkriminalkan ulama. Dianggap sebagai musuh Islam.
Inilah yang harus dibenah. Figur yang Islami harus digandeng untuk mementahkan dan mematahkan segala tudingan ideologis. Pilihan langsung pada Ketua Umum MUI Ma’aruf Amin adalah langkah politik yang brilian. Walaupun ada sementara orang dan kelompok tertentu yang kurang sreg terhadap Ma’aruf karena masih terbawa peristiwa Pilgub DKI khususnya terkait Ahok.
Permasalahan Kubu Prabawo
faktor POPULIS dan FULUS menjadi kendala, setidaknya kalah jauh jika dibandingkan dengan Jokowi. Sedangkan dukungan IDEOLOGI terlihat sangat masif, apalagi politik identitas yang sukses di Pilgub DKI akan dijadikan patron.
Artinya ideologi aman. Tinggal membenahi kendala populis dan fulus? Untuk populis jelas sulit, setidaknya tidak gampang. Karena terkait pandangan dan penilaian publik. Kalau fulus, tidak terlalu sulit. Tinggal cari orang yang berduit, beres dah.
Apakah pilihan kagetan terhadap Sandiaga Uno dalam konteks membenahi sektor fulus? Kita tidak tahu dan tidak akan tahu, karena kalau ketahuan ya diskualifikasi. Pasal 228 UU Pemilu jelas memberi ancamannya.
Tapi yang jelas, Sandiaga bukanlah figur yang direkomendasi dalam Ijtima Ulama. Kedua, PKS tegas mengatakan bahwa kursi wapres harus menjadi jatah mereka, dan itu akan diberikan kepada Salim Segaf Al-Jufri sebagaimana yang dimandatkan Ijtima Ulama. Ketiga, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arif bercerita soal kardus, soal uang yang membuat AHY yang sebelumnya digadang-gadang akan mendampingi Parbowo, terdepak dan digantikan sandiaga.
Benar atau salah soal kardus ini? Yang pasti Demokrat tidak tercantum sebagai partai pengusung Prabowo-Sandiaga. Yang lucunya lagi, PKS dan PAN rela dipermalukan secara politik di depan publik dan para kader pendukungnya, karena Parbowo-Sandiaga adalah sama-sama kader Gerindra.
Begitulah, pemilihan presiden kita berada dalam tataran pragmatisme yang dikungkung yang dibelit populis, ideologi dan fulus.
