SBSINEWS Jayapura.Perlu ada Perubahan. Secara data pelayanan Pemda di Papua hampir 100% sangat baik namun secara fakta ril di lapangan sangatlah jauh dari kenyataan.
Negara perlu mengambil langkah penyelamatan bangsa sesuai konstisual yang seharusnya. Dalam 2 (dua) tahun 2020 dan 2021 ini saya berkunjung ke 15 distrik di Kab Jayapura melihat dan menemukan kegagalan tersebut.
Permasalahan terbesar pemimpin belum memaknai rohnya politik dalam pelayanan pemerintah. Pemda ini tidak bisa menerapkan UUD.1945 yang telah di jabarkan kedalam sejumlah Undang-Undang,Peraturan Pemerintah dan lain -lain SDM yang ada tidak sesuai tugas pokok. Ada yang lulusan akademi tidak sesuai tugas dan pelayanannya ini sesuatu yang sangat mendasar sehingga kesalahannya berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan kerugian keuangan negara.
Secara kelembagaan ada di tiap kab/kota namun semua masih berada di bawah kekuasaan politik. Dunia sudah mengetahui bahwa wapres kita saat ini H Ma’ruf Amin namun di sejumlah kantor pemerintah tidak kecamatan tidak sesuai yang diakui oleh dunia tersebut. Dari kunjungan saya pun bahwa kepala distrik dan Pegawainya dalam 1 minggu pelayanannya mereka paling lama 2 hadir paling kurang 1 hari. Kecuali hari raya atau ada kegiatan kunjungan serta kerjasama dengan lembaga non pemerintah.
Barulah mereka bisa berada di tempat. Apalagi sistem absensi kehadiran manual itu sudah suka suka pemimpin. Maka itu Negara harus bertindak sistem apsensi secara onlay ke pusat seperti yang di berlakukan beberapa lembaga seperti KEMENTERIAN HUKUM. Hal itu sangatlah penting mempermudah pusat mengetahui kehadiran dan pelayan di tiap kecamatan seindonesia progesnya secara maksimal. Jika tidak indikator masala di rakyat tidak akan ada solusi.
Kondisi ril di Kab Jayapura yang di politisasi ialah pemerintahan kampung/desa adat. Bukannya memberikan dan mendekatkan pelayanan program pemerintahan secara terstuktur dengan baik. Selain itu kepentingan politik yang lebih diutamakan ketimbang menghadirkan program yang sudah di bahas dari tingkat desa.distrik ke OPD terkait dan yang sudah di PERDA-kan jangan semua hal ini politis. Semoga rakyat di tingkat desa bisa mengetahui apa yang harus disiapkan untuk menerima kehadiran pemerintah. Sebab Secara umum WNI di Kab Jayapura mengetahui adanya Pemerintah namun Pemerintah belum memberikan apa yang pelayanan secara admitrasi pelayanan Peningkat Ekonomi Kesehatan serta SDM.
Yang lebih tinggi ialah aset alam di ambil namun hasilnya belum berpihak oleh sebab Negara Perlu ada Perhatian secara bijak.
Yang pro aktif di tempat tugas TNI.POLRI. GURU dan Tenaga Kesehatan namun mereka pun berupaya dengan apa yang ada pada mereka. Oleh sebab itu Pemda melalui Distrik dan Kampung harus benar benar menghangatkan kehadiran Pemerintah secara murni dan lurus.
Penulis
John Mauridz Suaebu
Sekretaris Forum Perduli Kemanusiaan Kab Jayapura dan Wakil Ketua Kaderisasi Advokasi Rakyat DPC Kab Jayapura
