Editor: Sabinus Moa, SH.
MEDAN SBSINews – Pada Rabu (01/07) Polda Sumut dan Kabid Hubungan Industrial Disnaker Sumut berkunjung ke Kantor Korwil (K)SBSI Sumut untuk membicarakan kasus – kasus buruh yang sedang di tangani LBH Korwil yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Kasus – kasus tersebut antara lain:
1. Kasus 28 awak Kapal Top 3 yang mengalami kecelakaan kerja karena kapalnya tenggelam dan semua awaknya meningal, hingga saat ini pengusaha belum memberikan konpensasi atas insiden ini.
Korwil telah berusaha menyelesaikan kasus ini sampai dengan Pengawas Disnaker Propinsi Sumut telah mengeluarkan Nota Pembayaran namun pengusaha tidak mengindahkannya dan Gubernur Sumut melalui Sekda juga telah mengeluarkan rekomendasi sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Operasional, tetapi rekomendasi itu hingga saat ini Bupati Tapanuli Tengah belum menerbitkan Surat pencabutan Izin Operasional Kapal Top 3
2. Masalan Buruh PK PT. Inalum SBSI. Melalui vendornya yaitu PT. Kuala Jaya Samudara (PT. KJS) sudah 10 tahun masih mempekerjakan 30 orang Anggota SBSI dengan status masih sebagai Buruh Harian Lepas (BHL). Pada tahun 2019 mereka ke Biro Jasa BPJS dan mereka di tahan oleh PT. KJS, sementara sekarang mereka menjadi buruh PT yang baru sebagai vendor yang baru dengan status buruh outsirching dan menjadi peserta BPJS yang baru. Tindakan Korwil sudah menyurati Disnaker Sumut agar melakukan peninjauan langsung ke lokasi perusahaan.
Dalam pertemuan ini tim dari Polda Sumut terdiri dari Kanit Intelkam beserta timnya dan dari disnaker Sumut terdiri dari Maruli Silitonga Kabid Hubungan Industrial dan Simorangkir Kasi Hubungan Industrial. Sedangkan Tim Korwil terdiri dari Ketua Drs. Jonson Pardosi, Sekretaris Korwil Hotbinner Silaen, SH., Bendahara Wasinton Sinaga, SH. dan beberapa Staf Korwil.
Dalam pertemuan ini Kanit Intelkam berjanji akan mengajukan kepada Direktur Intelkam agar membentuk tim untuk bekerjasama dengan Disnaker Sumut untuk melakukan percepatan penanganan kasus perburuhan yang sedang ditangani (K)SBSI Sumut. (Jpds)