SBSINews – Setelah memberangus jaringan ekstremis, pemerintah Pakistan mengumumkan akan segera mengambil alih 30.000 madrasah untuk dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional.
Untuk rencana ini, pemerintah Pakistan mengalokasikan anggaran 2 miliar rupee atau sekitar Rp 200 miliar dan Rp 100 miliar per tahun untuk mengoperasikan ribuan madrasah itu.
“Pemerintah dan institusi pendukung telah memutuskan untuk menjadikan madrasah sekolah umum.
Kurikulumnya akan selaraskan dengan pelajaran umum dan akan dikelola kementerian pendidikan,” kata Mayor Jenderal Asif Ghafoor, direktur jenderal humas antar departemen (ISPR), Senin (29/4/2019).
Ghafoor menambahkan, sebanyak 25 juta anak di Pakistan tidak bersekolah sementara 2,5 juta lainnya mendapat pendidikan di madrasah yang hanya memberikan ilmu agama.
Dari puluhan ribu madrasah itu, lanjut Ghafoor, hanya 100 madrasah yang terbukti melakukan radikalisasi dan mendorong anak-anak menuju ekstremisme.
Modernisasi madrasah selalu menjadi isu panas di Pakistan, di mana madrasah kerap dituding sebagai sumber radikalisasi.
Namun, di sisi lain, madrasah adalah satu-satunya sarana pendidikan yang bisa diakses jutaan anak miskin yang tak mampu masuk ke sekolah reguler.
Pemerintahan baru Pakistan mendapat tekanan dari kekuatan global untuk bertindak melawan kelompok militan yang melakukan serangan di India dan Afghanistan.
Tekanan ini, membuat pemerintah Pakistan berjanji melakukan reformasi dan PM Imran Khan mengatakan tidak akan mentolerir kelompok-kelompok militan yang beroperasi di Pakistan.
“Pendidikan agama Islam akan terus berlanjut tetapi dipastikan tidak ada tambahan kebencian di sana,” ujar Mayjen Ghafoor.
Ghafoor melanjutkan, nantinya madrasah-madrasah ini akan berada di bawah pengawasan kementerian pendidikan dan harus memasukkan pelajaran lain ke dalam kurikulum mereka.
Menurut Ghafoor, pemerintah Pakistan akan membiayai operasional madrasah ini dari anggaran operasi anti-teror yang menjadi kurang dibutuhkan setelah serangan militan jauh berkurang beberapa tahun terakhir ini.
“Keuntungannya adalah anak-anak yang tumbuh dari institusi ini kelak memiliki kesempatan berkarier yang sama dengan mereka yang merupakan lulusan sekolah swasta,” tambah Ghafoor.
Dalam sistem pendidikan madrasah anak-anak menghabiskan waktu delapan tahun di level yang disebut Dars-i-Nizami.
Selanjutnya masih ditambah dua tahun lagi untuk mendapatkan gelar mufti. Namun, saat anak-anak ini meninggalkan madrasah mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan.
“Inilah sebabnya kami mencoba menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikanumum agar anak-anak ini berkesempatan menjadi dokter atau insinyur seperti anak-anak yang belajar di sekolah umum,” ujar Ghafoor. (Sumber: ArahmahNews)
