Pemerintah tegaskan, tawaran bantuan dari dunia internasional untuk memulihkan kondisi Sulawesi Tengah pasca-gempa dan tsunami tanpa syarat, dan bukan utang.
“Pemerintah benar-benar menghormati iktikad baik dari negara-negara sahabat yang menawarkan bantuan untuk penanganan bantuan,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin, dilansir detik, Senin (1/10/2018).
Ngabalin mengklaim, pernyataannya itu atas nama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjamin bantuan-bantuan internasional ini murni wujud solidaritas, bukan utang.
“Tidak, tidak. Ini betul-betul bantuan solidaritas dan kemanusiaan dari negara-negara sahabat,” ujar Ngabalin.
Komunitas internasional disebutnya punya semangat yang sama dalam menyikapi bencana alam seperti yang dialami Indonesia, yakni menawarkan bantuan. Menko Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan mengkoordinir bantuan-bantuan itu.
“Jadi intinya, penawaran bantuan melalui Pak Menko Polhukam,” kata dia.
Palu, kata dia, membutuhkan bantuan yang bisa diangkut dengan pesawat yang bisa mendarat di landasan sepanjang 2.000 meter saja, karena Bandara Mutiara Sis Al Jufri mengalami kerusakan akibat gempa.
Palu juga butuh lebih banyak tenda untuk pengungsi, genset, rumah sakit lapangan, tenaga medis, dan fogging.
Sejauh ini sudah 10 negara telah menawarkan bantuan untuk gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mereka adalah Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korea Selatan, Uni Eropa, Singapura, Turki, Filipina, dan Swiss.
“Data sementara 10 negara menawarkan bantuan,” kata Kepala Humas dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat.
