Penyerahan KTA PK SBSI Gapoktan Lestari Alam Bersahabat oleh DPC FSBSI Kokab Bima Nusa Tenggara Barat disertai dengan Harapan kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar melakukan Verifikasi terhadap Kelompok Tani sehingga tidak terjadi perselisihan antar Poktan di Lapangan.
DPC FSBSI KOKAB BIMA diwakili ketua konsolidasi Aris MUNANDAR atau yang kerap disapa bang (AMP 11) menyerahkan KTA anggota PK GAPOKTAN LESTARI ALAM BERSAHABAT Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang diterima langsung oleh bendahara kelompok tani hutan program hutan kemasyarakatan (HKm) Dusun Temba Desa Mangge pada hari sabtu tgl 26 September 2021.
Pada kesempatan ini bang AMP 11 menyampaikan kepada anggota PK Gapoktan jangan lagi takut akan ancaman atau intimidasi dari pihak manapun selama kita tidak melakukan pengerusakan di atas hutan kawasan negara, kita akan sama-sama berjuang melawan ketidakadilan terhadap masyarakat kaum kecil, dan kami pengurus DPC FSBSI KOKAB BIMA akan berusaha semaksimal mungkin mendampingi pengusulan program HKm yg di usulkan oleh gapoktan lestari alam bersahabat, melalui BPKPH MDM BIMA yang sampai hari ini masih terkendala untuk mendapatkan shepfaiil (SHP).
Adapun kendalanya karena lokasi lahan kawasan yang di usulkan PK gapoktan Lestari Alam Bersahabat Lambu untuk kelompok tani Ncangga ta’a 1 dan Ncangga ta’a 2
Yang resmi di SK kan oleh Kepala Desa Simpasai telah di klaim kalau lahan itu adalah lahan yang sudah di ajukan oleh kelompok tani lain di dalam program kemitraan dengan SK kelompok tani dari Kepala Desa Hidirasa,
Sedangkan pengakuan masyarakat kecamatan lambu kalau itu adalah wilayah administrasi desa simpasai dan tidak pernah ada so OI MONGGO di wilayah desa simpasai kecamatan Lambu.
Dalam hal ini ketua konsolidasi DPC FSBSI KOKAB BIMA (AMP 11) menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi NTB harus tegas terhadap pihak KPH MDM untuk segera melakukan verifikasi aktual data tentang keabsahan dan legalitas kelompok tani baik yang mengusulkan program kemitraan maupun program HKm, agar tidak terjadi konflik horisontal antar masyarakat kabupaten bima khususnya Kecamatan Lambu..
Laporan : Aris Munandar Bima – NTB
