“Jangan Samakan Praktek Kekuasaan Zaman SBY Dengan Jokowi”
1). Menanggapi keluhan SBY terhadap netralitas aparat negara dalam pilkada serentak, Bambang DH, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu menegaskan bahwa tuduhan tsb selain merendahkan hak rakyat yang berdaulat, juga cermin kepanikan Pak SBY.
“Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yg seharusnya netral dan dijadikan pengurus Partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?”, ujar Bambang DH
2). Bambang DH justru menunjukkan bagaimana pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktek penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah. “Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tsb. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY”
3). Atas dasar berbagai hal di atas, maka Bambang DH menyarankan kepada Pak SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain dengan menggunakan cara berpikir ketika dia berkuasa dengan menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.
“PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan”
4). Kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. “Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan”
Bambang DH
Ketua DPP PDI Perjuangan (Syaiful)
