Meskipun belum dibahas dalam Rapat Pleno DPP (K)SBSI Wacana Aksi tanggal 16 Agustus 2021 Serentak di Seluruh Tanah Air direspon oleh beberapa Pimpinan (K)SBSI ditingkat Provensi.
Ketua Korwil (K)Kalimantan Tengah JASA TARIGAN berpandangan”Mogok kerja dapat dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan yang bersifat normatif,
Mogok hak buruh demikian juga penyampaian pendapat dimuka Umun hak tiap warga negara tentu harus dilakukan secara sah tertib dan damai.
Pandemi ini membawa dampak negatif bagi semua pihak baik Pemerintah , pengusaha juga buruh,artinya tidak ada pihak yang diuntungkan atau satu pihak saja yang dirugikan. Kerugian dipihak buruh juga tidak menguntungkan dipihak pengusaha juga pemerintah. Jdi kerugian efek pandemi terbagi rata.
Tidak sedikit juga pengusaha diambang kebangkrutan demikian juga buruh tidak sedikit juga terancam PHK .Jika mogok nasional kita laksanakan selain melahirkan image buruk dipublik juga dapat memperburuk keadaan pandemi saat ini. Hemat kami jika memang dipandang harus melakukan mogok nasional ditunda saja dulu karena keselamatan bersama harus kita prioritaskan .
Demikian tanggapan kami mohon maaf jika kurang berkenan Salam solidaritas .
EBIT PARDEDE Ketua Korwil (K)SBSI DKI Jakarta berpandangan ”
Mengingat keluhan semua buruh dan masyarakat sebagian,untuk menyikapi langkah pemerintah yang selalu kita anggap kurang sempurna, apakah cukup hanya SBSI yang turun, bagaimana kalau kita mengundang kawan-kawan serikat lain seperti tahun kemarin,kecil harapan kalau cuman kita yang turun dan perlu juga kita ingat setiap tgl 16 Agustus NKRI selalu mengadakan Sidang Umum MPR kemungkinan gerakan kita akan dilarang,.Terimakasih, kawan-kawan koreksi jika ada yang kurang baik.
BRATA JAYA Pengurus (K)SBSI Kalteng, menambahkan, “ijin menyampaikan pendapat :
1.Stop Demo.
Di musim pandemi covid-19 ini banyak hal yang perlu kita sikapi bersama antara lain keseimbangan yaitu ekonomi,kesehatan dan menyangkut keselamatan jiwa setiap warga negara RI.
Jadi jika kita melakukan demo dengan mengumpulkan org banyak tentu dapat dipastikan ada klaster baru akibat demo yang kita lakukan. Pemerintah,masyarakat,buruh, perusahaan semua mengalami dampak akibat pandemi ini, jadi yang kita mau tuntut itu agaknya kurang berimbang, mengingat perusahaan-perusahaan juga banyak yang merugi selama pandemi tidak ada produksi.
2. Pemerintah pasti tidak akan memberi ijin untuk berdemo.
3 SBSI jangan di campur dengan politik mari kita pisah kepentingan buruh dengan politik walaupun itu ada kaitannya.
Saran dan masukan :
1. Tunda dulu demonya demi keselamatan semua orang
2. Buat data yang akurat ada berapa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan laporkan
3. Untuk tuntutan bersurat sajalah demi semua
4. Jika pendapat saya ini kurang berkenan abaikan saja
Respon ini sesungguhnya berangkat dari keingintahuan Plt Sekjennd (K)SBSI kepada Pengurus Korwil di Group WAG DPP – -Korwil.
Henrick Hutagalung Plt Sekjend (K)SBSI,” dalam Statusnya menulis, ”
Menyikapi perkembangan pandemi saat ini dengan di berlakukannya PPKM yang berimbas kepada buruh maka DPP (K)SBSI akan menyuarakan hal ini lewat aksi,mohon respon kawan kawan semua.
Hendrik Hutagalung menerangkan bahwa Aksinya seluruh Indonesia, tujuan aksi DPP ke DPR RI dan kawan kawan daerah ke DPRD Propinsi atau Kabupaten /Kota
Koordinasi Korwil dan DPC DPC.
Namun demikian Hendrik Hutagalung mengatakan wacana ini akan dibicarakan dalam Rapat Pleno DPP (K) SBSI.
Redaksi SBSINEWS
10 Agustus 2021
