Oleh: Hotler Pakpahan
ME R D E K A…..!!!
Momentum pemilihan presiden – wakil presiden, anggota legislatif, dan anggota perwakilan daerah memiliki basis legitimasi untuk menguji tingkat kesadaran politik kewargaan dalam membangun budaya egalitarian dan meritokrasi.
Beberapa survei memperlihatkan adanya peningkatan sentimen agama dalam pemilihan pejabat-pejabat publik.
Lembaga Survei Indonesia merekam tren kenaikan intoleransi politik sejak 2010 hingga 2017. Belakangan, isunya tak lagi sebatas memperhadapkan pemimpin “Muslim vs non-Muslim”, tetapi sudah menjurus ke politik eksklusif seperti “Islam vs lebih Islam” dan “agamis vs lebih agamis”.
Ruang percakapan publik di tahun politk ini terus disesaki semburan narasi agitasi, provokasi, bahkan kebohongan.
Kita pun menyaksikan betapa media sosial begitu mudah memfabrikasi isu – isu kebencian dan permusuhan politik yg sebagian besar bersumbu pada pengerasan politik identitas dan isu ketidakadilan vis a vis pemerintah.
Keberadaan kekuatan kritis dan penyeimbang, baik di parlemen maupun di luar parlemen (media, individu, dan kelompok sipil), merupakan suatu keharusan dalam sistem demokrasi.
Namun, sikap politik checks and balances itu akan menjadi destruktif jika menyeret-nyeret sentimen politik identitas dan menabalkannya sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman yg menimpa “umat Islam”.
Meringkus kompleksitas dan perbedaan aspirasi politik umat Islam menjadi aspirasi politik yang tunggal jelas menyesatkan.
Membenturkan opini bahwa calon presiden A lebih mewakili Islam ketimbang calon presiden B sangat amat membahayakan.
Dalam memilih pemimpin nasional dengan mengutamakan prinsip inklusivitas dan meritokrasi yang melekat pada sosok Jokowi.
Kita sangat berkepentingan agar hasil pemilu melahirkan pemimpin yg mampu membangun instrumen-instrumen kebijakan yg memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas sosial berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya egalitarian dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Semoga semangat nilai-nilai Pancasila, NKRI dan Kebhinnekaan semakin menguat seiring makin bertambahnya usia NKRI.
Hotler Pakpahan, salah seorang deklarator SBSI.
