SBSINews – Rabu (16/01) sejak hari pertama Munas sudah terlihat pedebata – perdebatan kecil antara peserta mengenai pasangan Capres mana yang didukung SBSI.
Masing – masing dengan argumentasi yang dibangun berdasarkan situasi dan kondisi masing – masing daerah serta apa yang alami secara riil.
Semua perdebatan itu muncul setelah ketua umum memaparkan pandangannya mengenai plus – minus masing – masing Capres. Menurut ketua umum yang paling menyakitkan adalah pada kongres SBSI 2014 SBSI menyatakan dukungnnya untuk Jokowi – JK bahka ketua umum dan SBSI adalah yang pertama mendeklarasikan Jokowi Presiden dengn melahirkan BaraJP, tapi ysng didapat adalah Jokowi menerbitkan PP 78/2015, outsourcing dan union busting semakin narak.
Itulah muncul polemik diantara warga SBSI ada pro dan kontra, tapi semua itu oleh MP (sapaan Ketum) dalam pidato pembukasn munas menyatakan aoapun pilihan jangan membuat keluarga SBSI retak, pilihan boleh beda tapi jangan sampai beda dalam menangani kasus anggota. Anggota jangan ditelantarkan.
Lain Rutam Madji, lain Lukcy Sanger, begitu juga dengan Unang Silatang, Hendrik Hutabarat dan Julius.
Menurut Rutam Madji, Badan Pemeriksa Keuangan SBSI yang juga merangkap Pejabat Sementara Bendahara SBSI. Dia juga adalah orang lama di SBSI yang beranjak dari ketua PK PPD. Prabowo adalah tidak dipecat dengan tidak hormat tetapi karena situasi pasca turunya Soeharto banyak konflik interes diantra petinggi militer.
“Prabowo itu cerdas dan tegas dimiliter, memang dipecat tapi secara terhormat, Dia dipecat karena ada konflik of interes ditubuh ABRI saat itu,” jelas Rustam.
Lanjut Rustam,” waktu itu ada wiranto, Hendro Priyono, Faisal Tanjung, ada Luhut Binsar Panjaitan dan ada Susilo Bambang Yudoyono, disitulah letak konflik kepentingannya, selama Soeharto berkuasa Karier Prabowo sangat cemerlang melampaui petinggi militer yang lain baik yang satu letting maupung seniornya Prabowo.”
Menurut Korwil SBSI Sulawesi Utara Lucki Sanger bahwa SBSI sudah memutuskan untuk dukung Jokowi – Jk waktu itu dan memutuskan ada sibiose mutualisme dengan PDIP, maka terjalinlah hubungan baik dengan PDIP baik yang di legislatif maupun eksekutif.
Segala persoalan yang kita hadapi dibantu oleh orang – orang kepanjangan tangan jokowi seperti di disnaker dan lembaga lain. Hal itu juga dengan mereka yang di legislatif dari PDIP.
“Itu sangat terasa sibiose itu, segala urusan kami sangat dibantu dan mendukung pekembangan dan kebesaran SBSI, hubungan dengan dinas – dinas yang adalah kepanjangan tangan jokowi, ” ungkap Lucky.
Lucky melanjutkan,” sekarang ini kami SBSI di Sulut dalam tahun anggaran ini dapat bantuan dari APBD, ini sangat membantu walaupun tidak begitu besar, Kami mohon yang sudah terjalin baik jangan kita rusak, lebih baik kita ikut arus daripada lawan arus dan patah, kita jadi pecah dan secara pribadi tidak masalah tetapi pasti masalah secara orgsnisasi.”
Ada juga suara dari pengurus Korwil NTB Unang Silatang. Dia menyatakan sangat kecewa dengan Jokowi, untuk itu Dia menyatakan tidak mendukung Jokowi untuk pencapresan kali ini.
“Jokowi sangat menyakiti hati Kami yaitu mengamputasi peran Kami yang di jsmin konstitusi. Persn Kami di Dewan Pengupahan diamputasi, nasib buruh ditentukan pasar. Itulah sangat menyakitkan Kami.”
Pendapat mengenai ini juga datang dari Korwil Kaltara Julius. Menurut Julius bahwa lahirnya PP 78/2015 itulah yang mengecewakan dari Jokowi, walaupun secara hati nurani Dia mendukung Jokowi, tetapi secara organisasi tidak.
Muncul juga dari Sulteng Hendrik Hutabarat. Menurut Korwil Sulteng ini bahwa kita harus kembali kepada hakekat awal kita. Serikat buruh itu independen, serahkanlah kepada daerah masing – masing sesuai kepentingannya. Asas buruh itu adalah bebas dan independen. (SM)
