Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi kinerja Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola, mengikuti aturan, menetapkan standard operating procedure (SOP), transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima.
“Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya” kata Airlangga, Rabu (18/8).
Selain itu, Airlangga menjelaskan, kuota program Kartu Prakerja akan disesuaikan berdasarkan jumlah pengangguran, angka kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya.
“Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depan, kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Airlangga.
Sosialisasi program ini, kata dia, juga semakin baik. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan pada semester I-2021, dari penerima program Kartu Prakerja di wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua, dibandingkan pada 2020. Mengenai pelayanan pendaftaran Prakerja, Airlangga menegaskan pemerintah daerah tetap mengikuti Surat Edaran Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.
Airlangga menyampaikan, saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara offline. Lembaga vokasi yang telah tersedia, ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan program Kartu Prakerja. Peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga diharapkan bisa menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat.
“Melihat besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar, pemerintah meyakini, program Kartu Prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar,” kata Airlangga.
[SBSINEWS]
