Kata Pak Machfud, berdasarkan Ketetapan MPR RI No. 6 Tahun 2000, seorang pemimpin itu harus mundur tanpa menunggu dinyatakan bermasalah oleh pengadilan, jika seorang pemimpin sudah tidak dipercaya oleh masyarakat karena membuat onar. Sebab hukum itu harus tegak diatas moral dan etika seperti yang terpelihara dalam budaya semua suku bangsa Indonesia. Lama juga saya merenungkan cuplikan rekaman dari komentar Machfud MD yang sangat bernas sekali kesannya bagi apa yang pernah dikatakannya pada suatu kesempatan di depan publik tak hanya kembali mengingatkan bila hukum itu pun tetap harus tunduk pada tatanan moral dan etika. Sebab moral dan etika itu merupakan penyangga utama dari budaya suatu bangsa yang tangguh. Persis seperti yang dikatakan oleh Machfud MD jika ada seorang pemimpin sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, karena kebijakan yang telah dilakukannya kontroversi dan dicurigai sudah membuat onar, maka kata Machfud MD, berdasarkan Ketetapan MPR RI No. 6 Tahun 2000, pemimpin tersebut sudah harus mundur, tanpa perlu menunggu dinyatajan bersalah atau tidak oleh pengadilan.
Saya senang untuk selalu mengingat catatan tersebut agar tidak lupa guna menjadikannya sebagai pegangan hidup dan prinsip serta warisan leluhur yang paling agung dan gampang dibawa ke mana-mana. Bagi saya, itu semua melebihi pusaka dalam bebruk apapun yang lain. Kecuali itu, pesan seorang kawan kuliah yang sempat beredar luas ini, maklum saja apa yang dikatakan Machfud MD ini telah menjadi milik publik, jadi bagi saya pribadi seperti menjadi penawar kangen, karena sejak usai kuliah pada awal tahun 1980-an dulu hingga sekarang belum sekalipun sempat berjumpa. Bankan menjadi semakin sungkan saat jabatan penting di negeri ini sedang digenggamannya. Landasan moral dan etika seperti yang dikatakan Machfud MD itu saya harap juga tetap menjadi pegangan bagi semua kawan-kawanku yang lain dalam upaya ikut membangun jati diri bangsa yang tangguh, berkepribadian, berdaulat serta mandiri seperti wasiat Bung Karno yang luar biasa itu.
