Dulu di era Soeharto ada rekening shadow namanya. Anda buka rekening di bank asing di Indonesia dimana anda juga punya rekening di bank asing tersebut di luar negeri.
Uang anda dalam hitungan menit bisa pindah dari Indonesia ke luar negeri tanpa perlu underlying transaction. Itu istilah lainnya namanya cross settlement. Menjelang kejatuhan Soeharto tahun 1996 banyak petugas bank asing yang berkantor di hotel bintang lima di kawasan Sudirman dan Thamrin.
Mereka melayani pembukaan rekening orang kaya indonesia dan kemudian mengatur pemindahan dana ke luar negeri. Umumnya Singapore dan Swiss. Tahun 1996 itu sudah terjadi eksodus dana besar besaran ke luar negeri. Dua tahun setelah itu Soeharto jatuh.
Kalau engga salah data dari Ford Foundation dana yang eksodus itu mencapai ratusan miliar dollar AS. Sementara Devisa negara ketika itu hanya USD 23 miliar. Anda bisa bayangkan betapa jahatnya mereka.
Ketika pemerintah membentuk BPPN. Mendadak orang yang tadinya kere langsung jadi konglomerat. Punya holding company.
Setiap hari beritanya muncul di media massa sebagai pihak pemenang lelang asset BPPN. Menurut Banker yang saya kenal, uang untuk pengambil alihan itu berasal dari luar negeri yang pemiliknya orang indonesia sendiri. Namun disamarkan melalui kepemilikan perusahaan cangkang dengan menunjuk proxy sebagai CEO.
Jadi kesimpulannya, mereka bawa kabur uang keluar negeri dan kembali lagi dengan mengabil alih asset dengan harga obral. Kalau engga salah dengan harga diskon 70% dari nilai buku. Perusahaan yang neracanya bau busuk, assetnya berupa tanah dan bangunan di preteli untuk dilelang secara terpisah. Tentu dengan harga obral.
Siapa yang beli? ya mereka yang punya uang. Yang kaya raya dari hasil merampok lewat KKN selama era Soeharto. Jumlah mereka tidak banyak. Tetapi menguasai 99% modal nasional.
Apakah presiden setelah Soeharto tidak berdaya? masalahnya bukan karena itu. Tetapi karena setelah Soeharto , presiden kita adalah orang lugu dan birokrasi masih yang lama semasa era Soeharto, Habibie , Gus Dur dan Megawati tidak paham permainan kotor yang sudah terbentuk dalam sistem oligargi bisnis kotor diantara politisi, birokrat dan pengusaha.
Saya pernah melihat dengan mata kepada bagaiman seorang konglomerat yang buron di Singapore memberikan banker cheques senilai USD 5 juta kepada pejabat Indonesia. Apa tujuannya? agar proses lelang yang diatur oleh proxy nya dapat sukses. Belum lagi banyak aparat hukum yang menjadikan mereka yang kaya raya itu sebagai ATM berjalan. Sehingga tidak ada elite politik yang tidak tersentuh perputaran uang haram sekaligus merampok asset negara. Itu baru asset BPPN.
Yang lebih gila lagi banyak lelang Asset itu jatuh ke broker yang terhubung dengan pemain hedge fund. Seperti pengambil alihan Kiani dan lain lain. Dia ambil alih asset itu dengan mendapatkan dana dari bank melalui jaminan pihak ketiga.
Setelah diambil alih, asset itu di preteli dijual obral untuk dapatkan uang tunai. Ketika utang jatuh tempo, kredit default. Jaminan engga bisa dicairkan. Bank dalam negeri jadi korban. Belum lagi penjualan tukar guling asset negara terjadi massive tanpa adminsitrasi yang rapi. Engga jelas negara dapat apa.
Saya menyimpukan proses reformasi paska Soeharto jatuh indonesia sedang dihabisi oleh para bedebah.
Belum lagi pembiayaan kredit ekspor untuk pembiayaan APBN. Yang semuanya diatur dengan harga mark up gila gilaan. Bahkan SDA yang ada di Ijon dengan kontrak longterm agreement dalam bentuk off take/ counter trade seperti LNG Tangguh.
Ada juga blok minyak Pertamina di Ijon dengan harga miring. Karena pemerintah kekurangan devisa maka trade financing pengadaan BBM di serahkan kepada tangan kartel eskpor dan impor dengan komisi gila gilaan. Ketika itu pemerintah tidak punya pilihan. Era SBY, saya pikir keadaan akan berubah setelah proses berdarah darah melaksanakan LOI IMF. Namun justru booming harga minyak menolong APBN tetapi itu tidak ada artinya. Karena sebelum SBY berkuasa , kartel BBM sudah terbentuk dan SBY meneruskan kartel itu dibawah PETRAL.
Penggelapan pajak era SBY lebih canggih. Tidak lagi dengan cara transfer langsung uang ke luar negeri tetapi menggunakan modus transfer pricing. Untuk menghindari laba tinggi, harga ekspor diturunkan namun pembelinya di luar negeri adalah perusahaan terafiliasi.
Kalau impor dibuat tinggi harganya. Seller diluar negeri adalah perusahaan terafiliasi. Jadi laba rendah. Pajak rendah. Uangpun pidah keluar negeri. Harga komoditas CPO naik dipasar dunia.
Banyak investasi sawit besar besar. Kembali lagi yang invest adalah pemain lama melalui proxy nya di Indonesia. Ada yang gila. Holding investasi di Singapore menjadi investment gateway bagi uang orang indonesia untuk masuk ke bisnis CPO dan tambang melalui perusahan proxy. Pengaturannya sangat rumit karena pemerintah singapore ada dibelakang sebagai umbrella.Dan lagi perusahaan proxy itu para komisarisnya pasti terhubung dengan elite politik. Belum lagi peluang konsesi ini diatur dengan begitu sistematis dan politis yang bukan hanya melibatkan elite politik tapi juga melibatkan ormas keagamaan.
Makanya jangan kaget bila banyak tokoh agama yang mendadak kayaraya seperti selebritis. Karena itu stabilitas politik tercipta. Zero enemy terjadi. Tiada hari tampa pesta. Termasuk bancaki APBN.
Jokowi berkuasa. Jokowi dan teamnya terutama dari PDIP yang 10 tahun jadi oposisi , tentu belajar banyak dari situasi yang berkembang. Juga belajar dari kesalahan masa lalu. Makanya Jokowi memburu harta yang ada diluar negeri itu melalui program Tax Amnesty.
Dasarnya adalah UU pajak yang baru. Pelanggaran pajak adalah pidana. Yang mengajukan tax amnesty dengan total deklarasi harta sebesar Rp4.855 triliun. Padahal data yang diketahui pemerintah sebesar Rp 11.000 Triliun. Namun dari sejumlah itu dapat di kembangkan petugas pajak jadi 3 kali. Mengapa ? karena sistem audit akuntasi gampang menelusuri harta orang kalau sedikit saja tersingkap. Bukan hanya harta tetapi juga asal usul harta dapat dilacak. Yang disasar bukan hanya harta diluar negeri tetapi juga harta dalam negeri yang berlindung dibalik proxy.
Sistem birokrasi di reformasi. Fungsi KPK di perkuat dalam sistem cegah tangkal (bukan hanya penindakan). Kesempatan konspirasi dan kolusi semakin sulit. Apalagi ada Perpres kejahatan korporasi masuk tindak pindana korupsi. Bisnis rente SDA di hapus. Kartel perdagangan impor dan export produk pertanian dan BBM di hapus.
Hasilnya ? Ekonomi kita efisien. Orang kaya terjebak harus membayar pajak tanpa bisa kongkalikong. Pendapatan pajak meningkat walau tax ratio rendah. Tetapi karena itu Jokowi menciptakan banyak musuh. Hebatnya musuh Jokowi adalah oilgarki politik dan bisnis rente yang bersenggama dengan kekuatan informal yang targetnya menjadikan Jokowi musuh besama umat islam dan rakyat kecil. Suka tidak suka mereka punya uang dan dengan uang itu mereka menciptakan distrust terhadap pemerintah melaui hoax dan ujaran kebencian dan rasa takut akan masa depan. Kalau mereka berhasil menjatuhkan Jokowi dalam Pemilu maka mereka bisa melanjutkan pesta yang sempat jeda.
Rakyat ? Manapula mereka pikirkan. Terbukti dari dulu mereka orientasinya memang hanya uang. (Andi Naja FP Paraga)
