SBSINews – Bos Adaro Energy, Garibaldi Thohir–atau yang karib disapa Boy Thohir–sempat bertemu dengan politikus PDIP Adian Napitupulu di sebuah tempat di Jakarta pada 27 April 2020. Dalam acara minum kopi yang juga dihadiri Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Carlo Brix Tewu, Boy berdiskusi soal kritik Adian terhadap adiknya, Menteri BUMN Erick Thohir.
Adian sempat mempertanyakan perihal adanya mafia kesehatan. Di samping merundingkan sorotannya terhadap kinerja Menteri BUMN, pertemuan itu juga membahas nama-nama calon komisaris BUMN yang disorongkan Adian kepada Erick.
“Gue sampaikan, kami diminta nama-nama oleh Presiden,” kata Adian seperti dikutip dalam Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020.
Menurut Adian, Presiden Jokowi tiga kali memintanya menyetorkan nama yang memenuhi tiga kriteria. Ketiga kriteria itu adalah putra daerah, pendidikannya sesuai dengan penempatan, dan anak muda. Adian mengaku lima tahun sebelumnya juga menyetor daftar nama anak muda. Ada sekitar 20 koleganya yang duduk sebagai komisaris BUMN.
Adian lalu menghimpun nama dari kalangan aktivis 1998 dan Posko Perjuangan Rakyat, organisasi yang ia dirikan. Namun dia menolak menyebut jumlah nama yang disetorkan,
Dua sumber di PDIP dan Kementerian BUMN mengatakan ada sekitar 60 nama yang dititipkan Adian. Dia menyetorkan nama-nama itu kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di rumah dinasnya di Widya Chandra tak lama setelah pelantikan pada 20 Oktober 2019.
Namun, tak semua nama yang diajukan Adian diakomodasi. Alih-alih memperoleh tambahan kursi, Adian menerima kabar bahwa sejumlah rekannya dicopot.
Dikonfirmasi terkait isi pembahasan itu, Boy lalu mengatakan pertemuannya dengan Adian Napitupulu ingin menyelesaikan persoalan yang terkait dengan Erick Thohir. Boy juga berjanji menyampaikan keluhan Adian kepada adiknya. “Kalau ada acara keluarga, kami kan masih ketemu. Biar nanti saya sampaikan,” kata Boy.
Pertemuan Adian dan Boy tidak membuahkan hasil. Tak lama setelahnya, Adian mengeluarkan surat terbuka kepada Erick yang isinya mempersoalkan dana talangan Rp 8,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Adian juga mempertanyakan pengangkatan sejumlah komisaris BUMN berusia tua. “Saya berhak kritis terhadap kinerja pemerintah,” kata Adian.
Hingga pertengahan Juli, belum ada nama yang dikirimkan Adian mendapat kursi Komisaris BUMN. Erick menjelaskan, dia tidak bisa mengakomodasi semua nama yang diajukan Adian. “Saya juga mesti fair dengan yang lain,” kata Erick.
Untuk menjaring nama-nama komisaris dan direksi, Erick mengakui menggunakan firma head hunter untuk memilih pakar dan calon berkualitas. Nama-nama yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas akan disorongkan kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya diputuskan.
Ketua PDIP Bambang Wuryanto mengatakan persoalan antara Adian dan Erick tak terkait partainya. “Itu persoalan pribadi,” tuturnya. (Tempo.co)
