Jakarta – Guru Besar Perburuhan Indonesia yang selama ini aktif membela kaum buruh dan masyarakat miskin mengaku sangat prihatin terhadap kondisi yang dialami petani di 11 desa di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Pasalnya, dua tahun terakhir ini para petani tersebut mengalami kehilangan mata pencarian utama mereka karena saluran irigasi yang merupakan satu-satunya sumber pengairan rusak parah dihantam longsor.
“Miris memang, pemerintah harus bergerak cepat karena kondisi yang dialami ini menyangkut hidup orang banyak, dengan kondisi ini masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama mencarikan solusi demi kesejahteraan,” katanya.
Dilansir dari portal berita rmolsumut.com, Selasa (17/7/2018) memberitakan
bahwa penduduk di Kecamatan tersebut terancam kemiskinan karena sawah kering diakibatkan kondisi saluaran irigasi yang menjadi tumpuan hidup itu tak kunjung mendapatkan perbaikan.
Edward Pakpahan salah seorang warga di Kecamatan Tanah Jawa mengungkapkan kondisi miris itu dialami sejak 2016 hingga saat ini.
“Total areal persawahan diperkirakan sekitar 5 hektar, para petani kehilangan mata pencarian itu adalah petani di Desa Huta Cinga Dame VI, Huta Karang Tengah, Huta Dame III, Huta Tengkolan,/ Banjar Pardamen, Hitr Tono, Totap Majawa, Huta III Purwodadi, Huta II Purwodadi, Huta Cinta Dame I, Huta Cinta Dame dan Kampung Baru,” ungkapnya.
Baca Juga: http://sbsinews.com/kepala-bps-ungkap-2018-jumlah-penduduk-miskin-berkurang-di-sumbar/
Seluruh petani dari 11 desa hingga saat ini terus berupaya memanfaatkan tanah bekas lonsor tersebut dengan bertanam jagung dan cabai. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal lantaran tidak memiliki keahlian dalam hal budidaya tanaman tersebut.
“Kami berharap perhatian dan bantuan dari pemerintah dengan kondisi yang saat ini kami alami,” ujarnya.
Ditengah rasa hampir putus asa itu, para petani secara kolektif membuat surat permohonan perbaikan saluran irigasi yang mereka tujukan kepada pemerintah pusat. Surat yang dilengkapi dengan tanda tangan seluruh kepala desa dari 11 desa tersebut mereka kumpulkan dan diserahkan kepada anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba.
Mereka berharap desakan mereka tersebut segera mendapat respon dari pemerintah agar kondisi perekonomian mereka tidak semakin terpuruk.
“Sudah kita sampaikan semoga dapat segera mendapat tanggapan,” ungkapnya.(ist)
