SUMBAWA BARAT, SBSINews.id – Perselisihan Hubungan Industrial pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan PT. AMNT dan PT BHJ tak kunjung menemui titik terang. Pasalnya, berbagai cara yang dilakukan pengurus SBSI mencari jalan tengah tak kunjung dihargai pihak perusahaan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPP) SBSI, Malikrrahman jelang para buruh akan melakukan aksi protes Ketenagakerjaan berupa aksi Long March bertajuk Poto Tano menuju Mataram. Aksi protes Ketenagkerjaan ke dinas di Provinsi NTB adalah aksi pembuka jelang persoalan ini akan dibawa pada kongres SBSI ke VI tanggal 8 april mendatang.
“Ketum SBSI, Prof Muchtar Pakpahan katanya akan datang, jika pemerintah daerah tidak mempunyai komitmen yang kuat atas persoalan buruh, maka SBSI akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta pada saat kongres mendatang tentu dengan melibatkan seluruh peserta kongres,” katanya
“Persoalan Ketenagakerjaan di Sumbawa Barat semakin kompleks. Contohnya persoalan PT BHJ yang secara terang-terangan melanggar tetapi didiamkan saja, dan persoalan kebijakan PT AMNT yang melakukan RTK dan terakhir merumahkan pekerja tak kunjung direspon pihak Dinas Ketenagakerjaan,” katanya.
Dikatakannya, untuk mencari solusi SBSI Sumbawa Barat bersama Pengurus Komisariat telah berusaha berkomunikasi dengan baik pihak kepada manajemen (PT AMNT dan PT BHJ).
“Kita sudah ajak berunding, dan menyampaikan beberapa kali permakluman agar perlunya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik berbagai persoalan tersebut. Namun kedua perusahaan ini dapat disimpulkan tidak punya itikad baik. Selain tidak pernah memenuhi undangan, manajemen juga kerap membuat manuver untuk membangun komunikasi dengan pemerintah,” katanya.
Baca Juga: http://sbsinews.id/kuatkan-barisan-dpc-sbsi-sumbawa-barat-kembali-dipimpin-malikurrahman/
Meski sudah melakukan komunikasi dengan baik, faktanya dilapangan ternyata justru semakin diinjak-injak. Persoalan Ketenagakerjaan di Sumbawa Barat tidak dapat dilihat sebagai persoalan sepeleh lagi. Karena persoalan ini bukan hanya melibatkan ribuan pekerja, tetapi sekaligus menjadi gambaran komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dalam masa transsisi industrialisasi di Batu Hijau.
“Dalam catatan SBSI KSB, pemerintah provinsi NTB bungkam, sementara pemrintah kabupaten lebih fokus untuk melakukan perekrutan ratusan pekerja dari pada fokus untuk memikirkan bagaimana mempertahankan pekerja yang ada di batu hijau. Perlu diketahui, semasa kondisi perusahaan PT AMNT menawarkan program RTK, ada ribuan yang sudah mengambil program itu dengan mekanisme penekanan secara psikologi,” kata Malikurrahman menceritakan kondisi yang terjadi.
Kondisi kian memprihatinkan, komitmen pemerintah masih setengah hati memberikan perlindungan dan kebebasan berserikat, sehingga ada 60-an lebih pekerja yang merupakan tenaga skill memilih bekerja di Papua yang merupakan eks PT NNT/PT AMNT. Kami bukan tidak sepakat perekrutan, justru mengapresiasi ketika bupati mau di depan. Tetapi kami juga akan lebih mengapresiasi dan mendorong agar bupati menjadi pahlawan buruh, apabila bupati mau didepan membela buruh dalam persoalan PT AMNT dan PT BHJ.” ujarnya. (unang Silatang)
Berikut tuntutan para buruh SBSI:
Pertama, mendesak DPRD NTB untuk membuat pansus ketenagakerjaan tentang PT AMNT.
Kedua, mendesak agar PT AMNT mencabut kebijakan stand by/merumahkan karyawan.
Ketiga, mendesak agar PT AMNT tidak memberikan sanksi atas potensi pelanggaran dalam mogok kerja pekerja PT AMNT tertanggal 12 pebruari 2018.
Keempat, perusahaan melaksanakan seluruh point PKB 2017-2018.
Kelima, kepolisain segara menindaklanjuti laporan PT BHJ atas dugaa pelanggaran PT BHJ.
 dengan PT. AMNT dan PT BHJ tak kunjung menemui titik terang. Pasalnya, berbagai cara yang dilakukan pengurus SBSI mencari jalan tengah tak kunjung dihargai pihak perusahaan.){kind=link}