Sbsinews– Evaluasi Pemerintahan Pengusutan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Jalan di Tempat. Presiden Jokowi Didesak Menindak Keterlibatan Oknum Aparatnya
Hingga kini, penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hanya jalan di tempat. Di duga, terjadi keterlibatan oknum birokrat dan oknum aparat yang turut bermain mengerem penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu.
Hal itu dinyatakan Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) dalam konperensi persnya, di kantor Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI), di Jakarta, Senin (15/02/2021).
Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) mengkritik periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap belum membawa dampak perubahan signifikan. Padahal, mantan Walikota Solo ini, pernah berjanji akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membenahi pelayanan birokrasi pemerintahan yang transparan.
Namun, bagi GMJB janji itu hanya sebatas janji manis belaka. Faktanya, sampai hari ini, masih banyak persoalan Negara belum terselesaikan sejak Jokowi memimpin Indonesia dari tahun 2014. Termasuk beberapa kebijakan yang diterbitkan Pemerintah banyak yang tidak memihak rakyat.
Koordinator Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB), Donny Manurung memaparkan, hingga kini, belum ada bukti konkrit yang dilakukan Pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu.
“Semua jalan di tempat saja. Padahal Indonesia salah satu daftar Negara yang memiliki sejarah kelam kasus pelanggaran HAM kategori berat. Sementara, kalau dilihat hari ini, justru kasus HAM masih tinggi dan tidak pernah menemukan titik terang dalam penanganannya,” tutur Donny Manurung yang didampingi sejumlah fungsionaris GMJB bersama fungsionaris HMI.
Mereka menduga, keterlibatan oknum aparat dan oknum birokrat menjadi penyebab mandeg-nya pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM itu.
“Bahkan, di beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi, ada oknum aparat negara yang terlibat. Ini merupakan bukti bahwa Presiden Jokowi masih lemah mengatasi persoalan HAM,” lanjut Donny Manurung.
Sedangkan terkait janji pemberantasan korupsi, Donny menyampaikan, Pemerintah belum menunjukkan prestasi yang memuaskan rakyat. Karena , ada beberapa skandal kasus korupsi kelas kakap yang terjadi. Justru dua Menteri malah tertangkap karena kasus korupsi.
“Bahkan, setelah kasus korupsi ini dikembangkan, orang-orang terdekat Jokowi ikut terduga korupsi. Bagi kami, komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi masih jauh dari harapan. Karena Presiden Jokowi belum mampu membangun tembok anti korupsi untuk orang-orang sekitarnya. Anak Jokowi sendiri pun sempat diekspos media terkait dugaan korupsi Bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19,” terangnya.
Begitu juga persoalan lingkungan hidup. GMJB menilai, salah satunya kondisi hutan di negara ini semakin rusak dan pembalakan liar masih merajalela. Contohnya, kebakaran hutan di Kalimantan salah satu bukti pemerintahan Jokowi masih minim memikirkan masa depan lingkungan Indonesia.
“Ditambah lagi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsep Omnibus Law semakin mengancam kelangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan kaum buruh,” lanjut Donny.
Dalam hal kepemimpinan demokrasi, Jokowi juga diduga sedang membangun dinasti politik keluarga. Sebab, Presiden Jokowi telah merestui anak kandung dan menantunya ikut dalam pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). GMJB menilai, Jokowi telah menyelipkan budaya monarki dalam sistem demokrasi di era reformasi.
Terakhir, GMJB menyoalkan penanganan Pemerintah yang belum mampu mengatasi penyebaran wabah Covid-19.
“Jika kita melihat angka data, kasus Covid-19 semakin meningkat dan sudah mencapai satu juta lebih kasus,” imbuhnya.
Hal ini membuktikan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, masih lemah menangani wabah Covid-19. Begitu juga, kemunculan vaksin masih menjadi perdebatan, karena dianggap tidak jaminan menghilangkan virus Covid-19. Tapi sifatnya hanya mencegah dengan memperkuat imun tubuh.
“Termasuk mengenai sanksi denda bagi masyarakat yang menolak menerima vaksin, sampai pada ancaman tidak memberikan bantuan, menjadi bukti kebijakan ini bukan solusi bagi rakyat kecil. Karena itu, GMJB mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan persoalan yang terjadi, kalau tak mau dinyatakan rezim gagal,” tandasnya.ANFPP190221)
