Catatan Pagi
SBSINews – Marah-marahnya Presiden dalam rapat kabinet terbatas beberapa hari yang lalu menjadi pembicaraan hangat publik saat ini, mengalahkan diskusi soal covid19. Kegeraman Presiden terkait kinerja para pembantunya memang wajar mengingat dana anggarannya sudah tersedia tetapi tidak dieksekusi dengan baik sehingga masyarakat menjadi korban.
Selain kepentingan masyarakat terganggu, marah marahnya Presiden juga karena Bu Menkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi kita dikuartal kedua sebesar minus 3,8. Dengan lebih cepatnya realisasi anggaran maka bisa menggerakan barang dan jasa lebih cepat lagi untuk menopang pertumbuhan ekonomi agar tidak separah yang diprediksi Bu Menkeu tersebut.
Marahnya Presiden memang harus ditindaklanjuti oleh resuffle kabinet. Saya menilai yang harus diganti Presiden adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang jelas jelas telah gagal mengelola kartu Prakerja.
Pekerja yg ter PHK dan yg dirumahkan semakin banyak sementara kartu Prakerja yg seharusnya bisa membantu daya beli pekerja pekerja tsb ternyata oleh Menko Perekonomian ditunda yg hingga saat ini gelombang keempat belum dilaksanakan juga. Penundaan terlalu lama sehingga daya beli pekerja yg terPHK dan dirumahkan tanpa upah semakin sulit.
Hingga saat ini baru 680 ribu peserta yg terjaring kartu prakerja, dari target 5,6 juta orang. Itu pun dari 680 ribu yg sudah terdaftar ada yg belum mendapat lanjutan bantuan 600 ribu per bulannya. Faktanya jutaan pekerja yg terPHK dan dirumahkan tanpa upah, yg terus berharap dari kartu prakerja tetapi sulit mendapat karena Menko Perekonomian dgn sengaja menghentikan rekrutmen peserta kartu prakerja.
Dengan bantuan sosial dari kartu prakerja sebesar Rp. 600 ribu dikali 4 bulan pastinya akan sangat membantu daya beli pekerja yg terPHK dan pekerja yg dirumahkan, sehingga dana bantuan tersebut dapat dibelanjakan yg akan membantu perputaran barang dan jasa lebih bergeliat lagi yang akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian.
Dengan lebih dipercepatnya pelaksanaan kartu prakerja maka pekerja yg terPHK dan pekerja yg dirumahkan akan terbantu ekonominya dan bisa keluar dari kemiskinan, sementara dana yg didapat akan mendukung peningkatan nilai konsumsi agregat dan investasi, yg pada akhirnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindari dari nilai negatif. Dananya yang Rp. 20 Triliun ada koq kenapa dipersulit sampai ke masyarakat khususnya pekerja yg terPHK dan dirumahkan tanpa upah.
Mengenai persoalan pelatihan yg ada, sebaiknya pelatihan online ditunda dulu sampai bisa dilakukan pelatihan offline yg memang riil pelatihan. Buka penerimaan peserta kartu prakerja dengan menunda pelatihan onlinenya, namun berikan bantuan Rp. 600 ribu dikali 4 bulan.
Semoga Presiden segera mengganti Menko Perekonomian dengan memilih pembantunya yg profesional sehingga kartu Prakerja segera bisa dilanjutkan.
Pinang Ranti, 1 Juli 2020
Tabik
Timboel Siregar
