Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi kembali buka suara mengenai polemik impor beras yang rencananya dibuka tahun 2021 ini. Ia pasang badan jika ada yang harus disalahkan atas kegaduhan yang terjadi akibat kebijakan impor beras. Terutama terkait adanya perbedaan pendapat di antara jajaran pejabat kementerian/lembaga yang ditangkap publik selama ini. Ia tak ingin ada pihak-pihak yang menyalahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, atau pun Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas). “Saya minta tolong kalau ada perbedaan tanya saya. Saya akan berusaha adil dan fair. Jadi jangan salahkan Pak Menko, Pak Mentan, jangan salahkan Dirut bulog. Salahkan saya,” kata Muhammad Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021). Dia menjelaskan, masing-masing kementerian/lembaga memang punya tupoksi yang berbeda.
Ia menegaskan, kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah berhasil dalam hal menyiapkan panen di dalam negeri. “Itu adalah mekanisme pemerintah. Saya harus sebagai tugasnya, Pak Mentan berhasil menurut ramalan BPS, panen akan baik, Bulog sudah melaksanakan tugasnya pengadaan dari petani, juga dengan baik,” tandasnya. Hanya saja, ia mengakui ada kendala terkait kualitas hasil panen petani dalam negeri. Dia menyatakan, gabah petani dalam negeri banyak yang tak bisa dibeli Bulog, karena kadar airnya terlalu tinggi. Baca juga: Indonesia Langganan Impor Beras dari Negara Mana Saja? “Karena gabahnya basah tidak bisa dibeli oleh Perum Bulog, karena ada ketentuannya,” tandasnya.
Ia juga menegaskan, harga gabah yang dibeli Bulog dari petani selama ini masih relatif stabil, yakni yakni Rp 4.200 per Kg untuk gabah kering panen (GKP). Ini sekaligus menjawab keresahan terkait anjloknya harga gabah di tengah kegaduhan rencana impor beras. “Saya jamin tidak ada niatan pemerintah hancurkan harga petani. Yang ada sekarang gabah basah, gabah nggak bisa dibeli Bulog, petani berhadapan dengan pedagang, itu yang terjadi,” sambungnya.
Di sisi lain, ia juga melihat perlunya menjaga stok beras yang ada saat ini. Perkara stok beras inilah yang selama ini menjadi ramai karena adanya sudut pandang berbeda dari masing-masing kementerian/lembaga. “Pada hari ini, saat mau panen, tentunya kita mau lihat apakah panennya benar atau tidak, sesuai ramalan BPS. Nah kita lihat di panen tersebut. Kalau memang baik, tentu Bulog akan mengisi stoknya dari pengadaan dalam negeri. Tetapi angkanya jelas, Bulog harus mempunyai 1 – 1,5 juta ton,” tuturnya. “Jadi kita mau pisahin, saya nggak melihat bahwa Bulog, apalagi Mentan dengan statement-nya itu ada yang beda dengan Kemendag. Saya tidak lihat ada perbedaan. Yang ada sekarang itu bahwa keputusan mempunyai iron stock sudah jadi pakem tahun ke tahun,” sambungnya. Sejalan dengan itu, menurutnya kebutuhan terhadap impor merupakan hal yang dinamis. Ia pun mengakui usulan impor beras datang dari dirinya.
“Pada saat yang sama, saya sebagai Mendag yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya bilang, saya yang bertanggung jawab. Kalau mau menyalah-nyalahkan siapa yang tanggung jawab, yang tanggung jawab adalah Mendag, saya yang minta Rakor ke Menko untuk dibicarakan soal stok Bulog ini,” tegasnya.
SUMBER : KOMPAS.COM
