SBSINews – Pacsa pemungutan suara Pemilu 2019 lalu, Partai Demokrat menjadi partai yang paling pertama melakukan manuver. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dengan cepat membangun jalur komunikasi politik dengan pihak Istana.
Sehingga terjadilah pertemuan tertutup antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi di awal Mei silam.
Bukan hanya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional melalui Zulkifli Hasan juga kerap membangun narasi bersedia menjadi bagian koalisi pemerintah.
Namun hasil akhirnya menunjukan perbedaan dan diluar dugaan. Ternyata manuver yang dilakukan Partai Gerindra lebih jitu karena mampu menelikung di persimpangan jalan jelang pengumuman Kabinet Indonesia Maju.
Partai Gerindra pun mendapat berkah dengan mendapat jatah menteri. Bahkan Ketua Umum Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Waketum Edhi Prabowo menjabat Menteri Kelauatan dalam Kabinet Indonesia maju.
Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA mengatakan, ada dua faktor mengapa AHY tak diberikan posisi menteri.
Faktor pertama adalah adanya gen SBY yang melekat pada AHY sebagai putra mahkota Presiden RI ke-6 tersebut.
“SBY terindikasi tidak harmonis dengan Bu Megawati Soekarno Putri Ketua umum PDI Perjuangan sejak Pemilu 2004,” ungkap Anas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/10).
AHY mendapat imbas konflik masa lalu, sehingga Megawati enggan menerima Partai Demokrat dalam koalisinya.
Bahkan Mega lebih nyaman dengan bergabungnya Partai Gerindra. Meskipun AHY bahkan SBY telah menemui langsung Jokowi beberapa waktu lalu sebelum pelantikan presiden terpilih.
Faktor kedua terkait visi 2024 yang disematkan pada AHY sebagai the next leader. Hal itu membuat partai koalisi tereduksi kepentingan politiknya pada Pilpres 2024.
Sebab partai lain juga mempersiapkan kader terbaiknya untuk pertarungan pilpres mendatang. Apalagi Presiden Jokowi mewanti-wanti anggota kabinetnya agar bekerja sesuai visi Presiden bukan visi menteri.
Hal ini agar para para pembantunya tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik kelompoknya.
“Jika AHY tidak mendapat peran strategis dalam pemerintahan apalagi tidak menduduki jabatan politik di legislatif, maka butuh kerja keras Partai Demokrat untuk menjaga posisi politiknya selama lima tahun mendatang, agar AHY layak diperhitungkan dalam kancah politik nasional,” tutup Anas.(rmoljakarta.comHillary)
