RUU HIP ADA DI URUTAN NO 16

RUU OMNIBUS LAW ADA DI URUTAN NO 26

SBSINews – Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Keputusan pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna.

“Apakah laporan Baleg atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Prioritas RUU Prioritas 2020 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7).

“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR.

Berikut daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR.

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
  2. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  4. RUU tentang Jabatan Hakim
  5. RUU Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  8. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
  9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
  10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional
  13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
  14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)
  15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
    16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
  16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
  18. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
  19. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
  20. RUU tentang Ketahanan Keluarga
  21. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
  22. RUU tentang Profesi Psikologi
  23. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
  24. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
    26. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)
  25. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)
  26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
  27. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
  28. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
  29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  30. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)
  31. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
  33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  35. RUU tentang Daerah Kepulauan

SELENGKAPNYA:👇👇

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200716161948-32-525536/dpr-sahkan-prolegnas-prioritas-2020-baru-masih-ada-ruu-hip

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here