Padang – Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) menyebutkan temuan BPK kepada perorangan yang tidak bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi bisa diputihkan, asal memenuhi syarat.
“Seperti itu segera ajukan surat kepada BPK perwakilan untuk dilanjutkan ke BPK Pusat, dan kopiannya berikan kepada kami. Nanti akan dibantu sesuai prosedur dengan sistem dan wewenang kami,” kata Abdul Gafar selaku Ketua rombongan BAP DPD RI saat kunjungannya terkait pelaksanaan rekomendasi BPK RI ke Padang, Jum’at,(14/7/2018).
Dicontohkan Abdul Gafar, ada orang itu sudah mati, tapi masih ada temuannya oleh BPK, mana bukti matinya. Ada orang itu sudah failid mana bukti failidnya. Ada dia sudah miskin, tidak punya apa-apa lagi, mana buktinya.
“Kami akan bantu sesuai dengan tugas kami sebagai mitra BPK,” kata dia.
BAP DPD RI sudah ada melakukan kasus serupa di daerah Jawa Tengah. Pemutihan dilakukan setelah perorangan itu telah diputuskan oleh pengadilan.
“Itu dibuatkan dalam bentuk tertulis. Kita akan mencoba mengkomunikasikannya. Asalkan memenuhi syarat,” kata dia
Lebih lanjut, kedatangan tim DPD RI karena Sumbar merupakan tiga daerah yang dijadikan sampel oleh BPK. Menurut data yang ia miliki secara nasional, Sumbar adalah daerah yang paling banyak menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu sekitar 47 persen dengan total pengembalian Rp316,3 miliar.
Dari jumlah itu, Kabupaten Sijunjung adalah daerah yang paling banyak menindaklanjuti yaitu Rp6,48 miliar dan yang terendah menindaklanjuti rekomendasi BPK yakni Solok Selatan dengan total Rp4,9 miliar.
“Pemerintah daerah yang paling tinggi belum menindaklanjuti rekomendasi BPK adalah Kabupaten Limapuluh Kota senilai Rp8,6 miliar (23,26 persen) dari rekomendasi Rp36,9 miliar,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov Sumbar akan serius dalam merespon rekomendasi BPK RI dengan telah mengintruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami pemerintah provinsi memberikan sebuah penilaian kepada daerah Kabupaten mana yang terbaik pengelolaannya. Kemaren Kabupaten Agam kalau tidak salah yang terbaik” kata dia.(Esa)
