Pemerintahan presiden Jokowi tidak diwarisi APBN surplus dari rezim orde baru maupun SBY. Tetapi diwarisi tumpukan utang ratusan trilyun, fondamental ekonomi rapuh, budaya KKN, berbagai ketimpangan, ketidak adilan, keterbelakangan dan kemiskinan terstruktur berkepanjangan diderita oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai akibat tidak tersentuhnya pembangunan.
Begitu negeri ini dilanda ledakan pandemi Covid_19, pemerintahan presiden Jokowi dihadapkan keterbatasan anggaran keuangan yang berakibat tidak leluasa mengambil kebijakan bersifat ekstrim seperti dilakukan oleh negara_negara maju, seperti sering dikomparasikan oleh para pengamat maupun para politikus oposan. Sekalipun faktanya di negara_negara maju tsb mengalami kontraksi di berbagai lini sektor kehidupan, bahkan tidak lebih baik dari Indonesia implementasi dan cara penanggulangannya.
Negara hadir ditengah kesulitan dan penderitaan rakyat. Pemerintahan presiden Jokowi pantang menyerah membangun semangat juang dan optimisme untuk bangsa, bekerja keras dengan mengoptimalkan segala potensi yg ada, melalui berbagai kebijakan dan terobosan bersifat komprehensif melalui banyak pendekatan baik medis, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya untuk segera dapat mengatasi pandemi Covid_19 dan menyelamatkan nyawa anak bangsa serta perekonomian Indonesia. Pandemi Covid_19 adalah permasalahan bangsa dan negara, saatnya seluruh elemen kekuatan bangsa bersatu padu, bergotong royong dan bersinergi dengan pemerintah untuk menuntaskan permasalahan pandemi Covid_19.
Rasionalitas akan selalu mengedepankan yang terbaik bagi keselamatan bangsa dan negara. Mengatasi pandemi Covid_19 dengan segala dampaknya tidaklah semudah memperdebatkan dan mengkapitalisasi sebagai komoditas politik. Berpacu dengan waktu. Semua sedang berjalan dan berproses, apabila dipandang belum mencapai singkronisasi antara cepatnya permasalahan yang ditimbulkan akibat ganasnya pandemi Covid_19 dengan percepatan penanggulangannya adlh masalah waktu, ketahanan dan ketangguhan sebuah bangsa besar akan terus dipertaruhkan.
Penulis
Bisri Musthafa
Sekjen PP FMIG 2014-2018
