Buruh Minta THR Dibayar 100 Persen Dan Tak Dicicil

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih membahas kebijakan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Para buruh ingin THR dibayarkan 100 persen dan tidak dicicil.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pengusaha sudah dapat stimulus ekonomi dan keringanan pajak dari pemerintah.

Untuk itu, kata dia, sudah se­harusnya THR dan upah buruh dibayar penuh. “Tidak dicicil agar konsumsi makin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” ka­tanya di Jakarta, kemarin.

Iqbal mengungkapkan, hingga kini nyaris satu tahun Lebaran berlalu, masih banyak THR pekerja yang belum dibayarkan.

“Bayangkan, sampai hari ini ribuan perusahaan yang tahun lalu mencicil THR belum lunas. Terutama di industri garmen dan tekstil,” ungkapnya.

Menurut Iqbal, THR tahun ini harus dibayarkan 100 persen tanpa dicicil karena pemerintah juga sudah bilang ekonomi mu­lai membaik.

Direktur Pengupahan Direk­torat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jami­nan Sosial Tenaga Kerja Kem­naker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, kebijakan THR masih dalam pembahasan.

Pihaknya masih meneliti dengan baik untuk mengetahui kon­disi dan perkembangan pandemi saat ini. Khususnya, dampak pandemi kepada perusahaan.

“Kita sedang kaji kondisi saat ini sudah melewati pandemi atau be­lum,” ujar Dinar di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pertimbangan-pertimbangan ini bukannya tanpa alasan. Pemerintah ingin pemberian THR ini berjalan efektif dan diterima oleh semua pihak, baik dari pemberi kerja maupun pekerja.

Dinar memastikan, biasanya aturan mengenai THR ini akan diterbitkan pada pertengahan bulan puasa.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hari­yadi Sukamdani mengatakan, pengusaha masih membutuhkan kebijakan untuk mencicil pemba­yaran THR keagamaan. Apalagi, masih banyak sektor yang belum pulih akibat pandemi Covid-19.

“Kalau melihat kondisi saat ini, kelihatannya masih perlu aturan mencicil. Masih banyak sektor yang terdampak pandemi dan belum ada tanda-tanda pe­mulihan,” ujar Hariyadi.

Namun, sejauh ini Apindo belum mengadakan pembahasan mengenai THR tahun ini dengan para anggotanya.

Seperti diketahui, tahun lalu pe­merintah memutuskan pengusaha tetap diwajibkan membayar THR meski pandemi Corona mengaki­batkan lesunya dunia usaha.

Namun, saat itu pengusaha diberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran ke­wajiban terhadap pekerjanya tersebut. Pengusaha diperkenan­kan mencicil pembayaran THR sesuai kesepakatan pekerja dan pengusaha.

SUMBER : RM.ID