Pendidikan dan pelatihan bagi buruh, aktivis buruh dan fungsionaris organisasi buruh perlu dilakukan secara berjenjang dan terus menerus untuk untuk mencetak kader-kader yang tangguh untuk melanjutkan perjuangan kaum buruh yang semakin banyak menghadapi tantangan.
Adapun tantangan yang paling nyata untuk kaum buruh Indonesia pada dua tahun terakhir ini (2018 dan 2019) adalah terpaan budaya politik menyambut Pilkada, Pileg serta Pilpres yang akan segera berlangsung.
Dalam kondisi budaya politik Indonesia yang setengah matang ini jelas buruh, aktivis buruh maupun fungsionaris organisasi buruh bisa menjadi bulan-bulanan oleh partai politik maupun para politisi kita karena buruh dan organisasi buruh harus berperan besar dalam menentukan kebijakan politik hingga hasil dari pertarungan politik itu seperti apapun juga bentuk dan wujudnya.
Pada akhirnya, produk hukum serta kebijakan selanjutnya bisa menjadi bumerang untuk buruh maupun organisasi buruh.
Jadi, semakin tampak jelas relevansi betapa pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi buruh, aktivis buruh maupun fungsionaris organisas buruh di Indonesia, agar buruh dan segenap komponen perburuhan tidak lagi diposisikan sebagai objek yang hanya berperan sekedar pendukung apalagi hendak dijadikan pelengkap penderita belaka oleh mereka yang hendak menikmati belaka kekuasaan melalui wilayah politik.
Artinya, pelatihan, pendikan atau apapun bentuknya yang dapat disebut usaha kaderisasi untuk buruh, aktivis buruh serta fungsionaris organisasi buruh di Indonesia sangat perlu dan penting, kalau tidak bisa disebut wajib hukumnya untuk dilaksanakan secara kontinu, berjenjang dan berkesinambungan.
Jadi bisalah segera dipahami betapa penting dan perlunya pelatihan dan pendidikan untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan masalah perburuhan.
Disamping itu, pelatihan dan pendidikan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk buruh, aktivis buruh serta bagi fungsionaris organisasi buruh, patut juga dilakukan untuk memperluas pengetahuan, wawasan serta cara berpikir yang lebih komprehensif guna menghadapi beragam masalah yang berkaitan dengan buruh maupun organisasi buruh.
Masalah dari kecendrungan berkurangnya lapangan kerja akibat diberlakukannya sistem E-money dan peralatan canggih lainnya yang mulai menggantikan cara kerja manual manusia seperti sistem token listrik, pengisian bahan bakar di SPBU misalnya patut dipahami ntuk dicarikan jalan mengatasi membludaknya jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan.
Demikian juga cara mengatasi masalah pengorganisasian buruh perkebun kelapa sawit misalnya yang berada jauh di pedalaman, maka model dan cara serta teknis melakukan pengorganisasian, pembinaan hingga mengadakan pengawasan dari keberadaan buruh serta organisi di daerah tersebut perlu dicarikan cara untuk mengatasinya. Begitu pula dengan model komunikasi dan infomasi yang dibangun untuk buruh dan organisasi buruh yang berada di daerah terpencil itu.
Ditulis Oleh: Ratuate & Jacob Ereste
