MOROWALI SBSINews – FIKEP SBSI Morowali bersama aliansi serikat dan kerukunan mahasiswa dan ribuan massa kembali mengepung DPRD Morowali pada Rabu (14/10)
Sahidi ketua FIKEP SBSI Morowali menyampaikan bahwa aksi aliansi ini bertujuan menekan DPRD agar mengeluarkan surat penolakkan terhadap Undang – Undang Omnibus Law dan memastikan bahwa surat itu benar – benar diterima pihak istana.
“Kami kembali memdesak DPRD Kabupaten Morowali untuk sesegera mengirim surat ke presiden republik indonesia agar mencabut Undang – Undang Cipta Kerja dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang, dan meminta jaminan kepastian bahwa surat penolakan Omnibus Law diterima oleh Presiden Tepublik Indonesia,” jelas Sahlun Sahidi.
IKEP SBSI Morowali juga mendesak DPRD kabupaten morowali untuk membentuk pansus terkait polemik ketenagakerjaan yang ada dimorowali yang sampai saat ini masih terkatung – katung walaupun sudah ada upaya untuk mendesak agar bisa diselesaikan.
Lanjut Sahlun,”Sampai hari ini terkesan masih jalan ditempat mengingat serikat buruh yang turun hari adalah serikat yang sebelumnya telah melakukan mogok kerja dikawasan PT. IMIP dan telah menyepakati beberapa poin untuk segera direalisasikan paling lambat selama 2 bulan (25 agustus-25 oktober), aksi ini juga sekaligus medesak pelaksanaan poin – poin yang telah disepakati”.
Aksi ini juga mendesak DPRD Morowali untuk segera memanggil stakeholder terkait, dikarenakan seringnya terjadi Tribeca yang mengakibatkan listrik padam pada malam hari serta tidak bagusnya jaringan seluler telkomsel di Morowali, ini agar masyarakat bisa menggunakan pelayanan yang baik. (Psb)
