Oleh: Agustinus Janor.
Renung sejenak….
Gereja memiliki perhatian yang besar terhadap masalah yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Wujud konkrit dari perhatian gereja dapat disaksikan melalui seruan-seruan yang diberikannya atas masalah-masalah yang terjadi di tengah dunia. Misalnya seruan terhadap masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan.
Politik menjadi salah satu yang sering kali diserukan Gereja. Dalam urusan politik, Gereja tidak hanya berbicara tentang keterlibatan umatnya dalam politik, tetapi juga melihat keterkaitannya dengan nilai-nilai iman kristiani.
Hal yang lebih istimewah lagi, Gereja melihat dua aspek ini dalam kaitannya dengan kesejahteraan umum. Dalam Gaudium Et Spes 73 misalnya, disinggung hubungan antara politik dan iman kristiani. Dikatakan di sana bahwa semua kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan umum bukan demi kepentingan pribadi dan partai.
Juga dalam ensiklik Octogesima Advensiens No. 46 ditegaskan bahwa tugas politik ialah berusaha memecahkan soal-soal hubungan antara manusia. umat kristiani diundang untuk terlibat di dalamnya dan menentukan pilihan mereka sesuai dengan injil.
Semua yang dirumuskan dalam dokumen Ajaran Sosial Gereja ini, dalam kaitannya dengan politik, menunjukan kepada kita bahwa masalah politik berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan.
Dengan demikian semakin nyata bahwa politik itu sejatinya adalah persoalan untuk mengurus kehidupan sehari-hari.
Dua poin berikut ini yang kiranya ditekankan oleh gereja terkait umatnya yang terlibat dalam dunia politik.
Berpolitik sebagai Sebuah Panggilan Gereja Katolik selalu menyebut dirinya bukan suatu institusi politik. Namun, tidak dapat dihindari bahwa peran dan kehadiran Gereja memiliki muatan politis.
Yang perlu diketahui ialah tugas gereja dalam bidang politik ada dalam tatanan moral dan iman. Kedua bidang ini memiliki dimensi dan muatan politis.
Namun politik yang dimaksud di sini bukan politik kekuasaan melainkan bidang moral. Kalau gereja memberikan suatu pernyataan politis, lingkupnya ada dalam bidang moral.
Hal itu tidak berarti bahwa gereja melakukan intervensi ke dalam kebebasan dan otonomi pribadi. Semua itu berangkat dari kesadaran akan tanggung jawab menjaga nilai-nilai moral kemanusiaan.
St Yohanes Paulus II dalam ensiklik Octogesima Advensiens mengingatkan para politikus Katolik agar menyadari bahwa berpolitik itu adalah sebuah panggilan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Panggilan yang dimaksud Paus adalah panggilan untuk melayani sesama. Maka, para politisi diharapkan untuk memiliki integritas diri, komitmen yang kuat, moralitas yang baik serta penggunaan kekuasaan sungguh-sungguh untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Para politisi juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kehidupan sosial dan politik, agar keterlibatannya bermakna dan bermanfaat bagi umat manusia.
Lebih lanjut Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keterlibatan para politisi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menciptakan hukum yang adil.
Ada dua hal yang diungkapkan oleh Paus, pertama, hukum dan pemerintah hendaknya mengabdi pada kebebasan sehingga hukum tidak mengekang, tetapi menjadikan semua orang semakin bertumbuh.
Kedua, hukum negara sebisa mungkin didasarkan pada hukum ilahi, yang telah ditanamkan oleh Allah dalam hati setiap manusia yakni hukum yang membebaskan manusia dari cinta diri dan hanya melayani kelompok tertentu saja.
Dengan demikian, setiap orang perlu menyadari bahwa berpolitik itu adalah suatu yang mulia dan luhur. Keluhurannya terletak pada aspek panggilan ini.
Maksudnya, Tuhan sendiri yang memanggil setiap orang terlibat di dalamnya. Tuhan mengutusnya untuk turut mengambil bagian dalam karya keselamatanNya.
Maka keberpihakan pada orang miskin dan lemah menjadi tanggung jawab para politisi juga.
Mereka hadir untuk membuka akses bagi yang miskin dan lemah agar mendapat kemudahan, jaminan, dan dengan itu kesejahteraan akan tercipta.
Berpolitik sebagai Orang Beriman
Tujuan sebuah negara ialah mewujudkan kesejateraan umum.
Tujuan ini juga yang diemban oleh para politisi. Kesejahteraan umum di sini mencakup keseluruhan kondisi-kondisi kehidupan sosial yang memungkinkan orang-orang, keluarga-keluarga dan perhimpunan-perhimpunan mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan mudah.
Dalam sebuah negara, pencapaian ini ada dalam tangan para penguasa, karena dari merekalah mucul semua kebijakan politik.
Seorang politisi Katolik juga berkecimpung dalam usaha mencapai kesejahteraan umum. Hendaknya pertanyaan ini yang harus dijawabnya ialah, “Mampukah saya memadukan kepatuhan terhadap nilai-nilai iman yang saya hayati dengan tanggung jawab politik yang saya emban?”
Jika seorang politisi sungguh-sungguh menghayati imannya, maka segala tanggung jawab politiknya, akan selalu berorientasi pada kepentingan umum.
Berpolitik sebagai seorang beriman Katolik dengan demikian ialah berpolitik yang menyatakan tanggung jawab politik dengan nilai-nilai iman Kristiani. Ia selalu melihat tugas yang diterimanya sebagai bentuk ungkapan imannya.
Dalam hal ini hukum cinta kasih yang diajarkan Yesus, menjadi pedoman hidupnya.
Di tengah banyak penyalagunaan kekuasaan, masalah ketidakadilan, kemiskinan, kolusi, nepotisme, ia tetap berpegang pada imannya dan senantiasa berpolitik dengan bijak.
Berpolitik dalam Konteks Indonesia
Situasi politik di Indonesia menantang para politisi Katolik.
Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Umat Katolik juga mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan berbegara.
Keterlibatan para politisi Katolik secara tidak langsung mewakili gereja Katolik. Maksudnya, mereka membawa serta dalam tugas mereka apa yang diajarkan Gereja.
Salah satu kesadaran yang mesti dimiliki politisi Katolik Indonesia ialah bahwa aktivitas politik adalah sebuah panggilan. Panggilan itu harus diemban dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Walau harus diakui bahwa akan ada banyak risiko yang dihadapi, jangan pernah menyerah untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Lihatlah segala tantangan dan hambatan yang dihadapi sebagai konsekuensi mengikuti Yesus. Di sanalah penghayatan iman itu terwujud.
Penghayatan iman juga hendaknya tercermin dalam keberanian membela kaum miskin, lemah, mereka yang mengalami ketidakadilan, terpinggirkan dan yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Maka peran hati nurani sangat besar. Dengan hati nurani para politisi mampu merasakan penderitaan dan kebutuhan rakyat. Mengandalkan hati nurani berarti mengandalkan Tuhan sendiri. (SM)
