JAKARTA SBSINews – DPR RI telah mengesahka RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (05/19) pada malam hari walaupun menuai protes dari banyak kalangan, termasuk elemen buruh dengan merencanakan mogok nasional maupun aksi massa, seperti halnya Pengurus Pusat Federasi Industri Kimia Energi dan Pertambangan (PP FIKEP) bersama DPC FIKEP Se – DKI Jakarta yang telah merencanakan aksi massa secara nasional pada Kamis (08/10).
Penegasan untuk tetap melaksanakan aksi massa kembali ditegaskan oleh Ketua PP FIKEP Agus Sipriyadi, SH., MH. kepada SBSINews pada Senin (05/10) sesaat setelah palu pengesahan RUU Omnibus Law oleh DPR RI.
“Walaupun Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan, ini tidak merubah keputusan PP FIKEP untuk tetap melakukan aksi massa pada 08 Oktober mendatang, kita tetap melakukan aksi secara nasinal. Kita mau membuktikan bahwa buruh tetap melawan sebuah ketidakadilan,” tegas Agus.
Walaupun berseliweran di media sosial banyak serikat buruh yang secara resmi membatalkan aksi mereka dengan berbagai alasan yang tidak jelas, yang sebelumnya sesumbar akan melakukan mogok nasional diberbagai kota di Indonesia dan akan mengerahkan ribuan anggota ternyata hanya gertakan sambal belaka.
“Disaat kita sedang konsolidasi untuk persiapan aksi, muncul pernyataan dari kawan serikat buruh yang lain menyatakan membatalkan rencana mogok dengan alasan takut ditunggangi. Ini aneh, bukankan selama ini mereka sudah ditunggangi penguasa, kok sekarang menyatakan takut ditunggangi,” jelas Agus.
Buruh kembali dipermainkan dan disiasati dengan berbagai strategi, RUU Omni Bus Law berhasil digoalkan. Kepentingan dan jabatan menjadi umpan yang dipakai penguasa. Pandemi Corona menjadi bahan mainan Pemerintah dan DPR. Protokol kesehatan hanya berlaku bagi buruh.
Lanjut Agus,”Kami kembali meminta agar semua anggota merelakan upah satu hari untuk tidak di berikan oleh perusahaan atau bahkan di berikan SP1 karena mangkir/tidak masuk kerja atau bolos kerja karena turun ikut aksi terkait penolakan terhadap UU Omnibus Law, kami meminta semua anggota bersedia demi masa depan anak cucu kita di kemudian hari, perlawanan harus tetap dikobarkan”. (SM)
