Oleh: Surya Tjandra
Ini foto tahun 2012 di Jakarta waktu pak Ahok kampanye sebagai Cawagub DKI, saat mengunjungi kantor kami dan bertemu dengan warga dan buruh di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat.
Sudah sejak saat itu dia menyampaikan gagasan pentingnya negara hadir bagi masyarakat, dengan antara lain fokus pada pelaksanaan jaminan kesehatan menyeluruh sesuai dengan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan fasilitasi pendidikan bagi anak-anak untuk mengurangi pengeluaran.
Ketika kemudian terpilih, bersama Gubernur Jokowi, Wagub Ahok menginisiasi jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI dengan memanfaatkan PT Askes, yang waktu itu sedang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Milyaran rupiah anggaran dikeluarkan untuk melatih PT Askes melakukan itu.
Inilah latihan pertama PT Askes, sebelum sepenuhnya menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, yang membantu mereka menyiapkan diri sebelum menjadi penyelenggara jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk, bukan cuma PNS seperti sebelumnya.
Bisa dibilang pemerintah DKI-lah yang membantu PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sebagaimana yang kita kenal sekarang.
“Kesehatan dan pendidikan adalah kunci pembangunan manusia, kita perlu fokus pada hal itu kalau kita ingin menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi sekarang ini,” ujar Ahok pada waktu itu, “Negara harus hadir, keadilan sosial harus diorganisasikan, dan DKI akan menjadi contoh pertama menuju ke arah itu.”
Ahok memang membuktikan itu ketika dia betul berkuasa sebagai Wagub maupun Gubernur kemudian. Di era kepemimpinannya DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah paling royal pemanfaatan anggaran bagi pelayanan publiknya di negeri ini.
Yang oleh Ahok ini dikombinasikan dengan “memaksa” perusahaan mengeluarkan dana CSR ke pos itu secara transparan [sebelumnya hanya Gubernur dan wakilnya plus jajarannya yang tahu].
Pelolaan anggaran yang super transparan [Ahok mempublikasikan APBD DKI seluruhnya tanpa kecuali di website miliknya www.ahok.org], pembersihan sungai secara merata di seluruh wilayah, penataan kawasan kumuh di berbagai lokasi DKI, penyiapan infrastruktur dan transportasi umum, pembangunan banyak RPTRA baru nan cantik di berbagai lokasi, dll.
Ahok juga yang bertanggung jawab menaikkan upah minimum buruh formal DKI hingga di atas nilai KHL, untuk pertama kalinya, tahun 2013. Yang dikombinasikannya dengan penyiapan rumah susun bagi buruh dan keluarga plus transportasi umum bagi anak-anaknya ke sekolah.
Saya sempat menuliskan soal ini di Harian Kompas, kalau ada yang tertarik bisa saya bagikan nanti.
“Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran dan karenanya buruh bisa mulai menabung,” jelas Ahok, “Meski di DKI banyak juga pekerja informal yang tidak mendapat upah minimum, tetapi pekerja formal ini adalah juga penggerak ekonomi karena punya gaji tetap yang mendorong konsumsi.“
Ahok memang “a man of his word”, apa yang disampaikannya juga dilaksanakannya dalam tindakannya. Sebelum berkuasa, dan terutama pada saat berkuasa.
Sekarang sebagian kisah hidupnya diabadikan melalui filem “A Man Called Ahok”, yang diputat di berbagai bioskop negeri ini mulai 8 November 2018.
Tidak salah kalau kita siap-siap menikmatinya, mengajak sanak saudara khususnya orang muda, dan barangkali ada hal yang bisa dipelajari darinya. Belajar untuk satu kata dengan perbuatan, belajar untuk setia pada cita-cita, belajar untuk berkarya pada negara dan warganya.
Mohon ditunggu kabar selanjutnya!
Salam hormat,
Surya Tjandra: Dosen Atma Jaya Jakarta dan Penggiat di TURC
